Hukum & Kriminal

BANI Surabaya: Tak Perlu Mahal-mahal Arbitrase ke Luar Negeri

Surabaya (beritajatim.com) – Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya berharap kepada masyarakat pebisnis saat ini tidak perlu mengajukan sengketa perdagangan untuk sidang arbitrase ke luar negeri seperti Singapura, Hongkong, Thailand dan Perancis. Melainkan, cukup di Surabaya karena terdapat BANI.

“Kami minta sengketa perdagangan antarpengusaha dilakukan di dalam negeri melalui badan arbitrase, bukan pengadilan atau arbitrase luar negeri. Tujuannya, agar permasalahan yang muncul ada solusi terbaik dengan menggunakan hukum yang ada di Indonesia,” kata Ketua BANI Surabaya, Hartini Mochtar kepada wartawan seusai acara HUT ke-38 BANI Perwakilan Kota Surabaya di Hotel Elmi Surabaya, Selasa (19/11/2019).

BANI Perwakilan Surabaya mengaku juga telah menyidangkan puluhan sengketa selama 2019. Kasus sengketa tersebut bukan hanya menyangkut perusahaan nasional, melainkan juga multinasional.

“Tahun ini ada sekitar 70 perkara yang disidangkan di BANI Surabaya. BANI Surabaya menjadi satu di antara yang paling sibuk dibandingkan perwakilan daerah lain di Indonesia,” ujarnya.

Menurut dia, berbagai kasus disidangkan oleh pihaknya. Di antaranya adalah kasus sengketa tentang pengurusan asuransi yang menggugat perusahaan asuransi dari luar negeri.

“Ada sengketa antara perusahaan luar negeri dengan kliennya di sini terkait pertanggungan. Klien tidak mau mengajukan ke dewan asuransi, karena khawatir tidak adil,” katanya.

Sekalipun berbasis di Surabaya, BANI Surabaya tetap berlaku objektif dalam menyelesaikan sebuah perkara.

“Pada akhirnya, klien asuransi bisa mendapatkan klaim asuransi sesuai dengan premi yang diberikan,” tuturnya.

Pihaknya berharap kepada pelaku usaha di Jawa Timur dan nasional pada umumnya untuk menggunakan BANI sebagai institusi menyelesaikan sengketa.

“Kami meminta pebisnis untuk memanfaatkan BANI lebih dari lembaga arbitrase luar negeri,” katanya.

Selain kepada para pebisnis, pihaknya berharap kepada para notaris untuk memasukkan BANI sebagai lembaga yang ditunjuk untuk menyelesaikan masalah. Pernyataan ini diharapkan ditulis di dalam salah satu butir kesepakatan atau kerjasama para pebisnis.

Selain mudah dijangkau, BANI juga relatif lebih efektif dalam menyelesaikan masalah. Di antaranya, terkait biaya kasus.

“BANI memiliki standar dengan menggunakan tabel dalam menentukan biaya. Besarannya bergantung dengan nilai yang diperkarakan. Kisaran Rp 300-500 juta,” jelasnya.

Selain itu, dengan bersidang di dalam negeri, maka juga pihak yang berperkara juga dapat menggunakan pengacara dari dalam negeri.

“Kalau menggunakan pengacara dari luar negeri tentu berbeda dengan pengacara lokal. Pengusaha tentu harus lebih berhati-hati,” jelasnya.

Dari sisi waktu, persidangan di BANI pun relatif singkat sebab perundangan mengamanatkan masa sidang di badan arbitrase maksimal 180 hari. Selain itu, putusan di BANI bersifat final dan mengikat (final and binding) dalam suatu putusan.

“Biasanya, kalau sudah ada putusan dari BANI, maka menjadi final. Ketika mengajukan ke lembaga lain, misalnya pengadilan, akan ditolak,” pungkasnya. [tok/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar