Hukum & Kriminal

Bacabup, Istri Mantan Bupati Mojokerto Diperiksa KPK

Ikfina Fahmawati usai turun dari lantai II Aula Wira Pratama Polresta Mojokerto. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Ikfina Fahmawati, istri mantan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP) memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bakal Calon Bupati (Bacalon) Mojokerto ini menepis kedatangannya dalam rangka memenuhi pemeriksaan KPK.

Bacalon Mojokerto 2020-2025 yang mengandung putra Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah, Muhammad Al Barra ini datang sekira pukul 13.40 WIB. Ikfina menggunakan baju gamis motif daun dan capung warna hitam dan jilbab hitam ini, langsung naik ke lantai II Aula Wira Pratama Polresta Mojokerto.

Sekira pukul 14.15 WIB, ia turun dan terburu-buru ke mobil pribadinya yang di parkir di sebarang Mapolresta Mojokerto. Ia menepis kedatangannya untuk memenuhi panggilan lembaga anti rasuah, namun ia datang karena keinginannya sendiri.

“Plisss deh, ndak terkait apa-apa. Nggak (uang yang diblokir KPK). Pingin ketemu saja dengan beliau-beliau. Bukan pemeriksaan, bukan konfirmasi. Saya minta waktu beliau. Terkait tugas-tugas beliau. Makasih ya, ngapunten ya. Kayak orang penting saja aku,” tegasnya, Rabu (11/3/2020).

Tim penyidik KPK kembali meminjam ruang di Polresta Mojokerto untuk melakukan pemeriksaan terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa. Hal tersebut dibenarkan Kapolresta Mojokerto, AKBP Bogiek Sugiyarto. “Iya, KPK kembali pinjam tempat. Mulai kemarin, 5 hari. Sampai tanggal berapa ya? Kemarin 10, 11, 12, 13, 14, 5 hari disini,” tambahnya.

Di awal tahun 2020 ini, tim penyidik KPK datang empat kali ke Mojokerto. Kedatangan tim penyidik KPK pertama selama satu minggu di Polresta Mojokerto pada tanggal 21 Januari 2020 lalu. Kali kedua, tim penyidik KPK kembali datang pada tanggal 18 Februari 2020.

Tim penyidik KPK datang ketiga kalinya pada tanggal 26 Februari 2020 dan pertengahan bulan Maret 2020 ini. Tim penyidik KPK memanggil Bupati Mojokerto, pejabat Pemkab Mojokerto, Kades, sejumlah anggota keluarga yang juga berada dalam manajemen CV Musika, bahkan pihak swasta.

MKP disangkakan melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. MKP dinyatakan bersalah dalam kasus gratifikasi pembangunan menara telekomunikasi milik PT Tower Bersama Group dan PT Protelindo di Mojokerto.

MKP terbukti menerima hadiah gratifikasi sebesar Rp2,750 miliar. Dalam sidang vonis pada, Senin (21/1/2019) lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman 8 tahun kurungan penjara. MKP juga didenda sebesar Rp500 juta subsider kurungan selama 4 bulan, serta harus mengembalikan uang suap sebesar Rp2,750 miliar.[tin/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar