Hukum & Kriminal

Aset Kembali ke Pemkot Surabaya, Kejati Jatim: Kasus YKP Tetap Berjalan

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Sunarta

Surabaya (beritajatim.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur memastikan penyidikan kasus korupsi aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan PT Yekape masih terus dilanjutkan meski aset yang pernah lepas tersebut sudah dikembalikan ke Pemkot Surabaya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Sunarta menyatakan penyidikan kasus ini masih menunggu audit dari BPKP dan hasilnya masih belum keluar sampai saat ini.

Jumlah aset kedua badan usaha tersebut juga belum diketahui secara pasti. Namun, untuk sementara, nilainya ditafsir sebesar 5 hingga 10 triliun rupiah. Pasalnya, audit terhadap kekayaan YKP dan PT Yekape ini masih berjalan.

“Yang saya sebutkan 5 Triliun itu hanya berdasar pembukuan yang ada di YKP. Nanti secara riilnya kayak apa BPKP lagi bergerak melakukan audit,” tandas Sunarta, Kamis (18/7/2019).

Kejati Jatim juga belum menetapkan tersangka terhadap kasus yang mendapat atensi publik tersebut.

Kendati demikian, langkah pencekalan terhadap saksi yang dianggap berpotensi menjadi tersangka tetap dilakukan. Termasuk memblokir sejumlah rekening yayasan yang ada di beberapa bank di tanah air.

Diberitakan sebelumnya, kasus korupsi YKP dan PT Yekape pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2012 DPRD kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD.

Saat itu pansus hak Angket memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya. Karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkan.

Bukti YKP itu milik Pemkot Surabaya dapat dilihat sejak pendirian ketua YKP yang selalu dijabat rangkap oleh Walikota Surabaya hingga tahun 1999, dijabat Walikota Sunarto.

Seiring dengan keluarnya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang menyebut kepala daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 walikota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua yayasan. Namun tiba-tiba tahun 2002, walikota Sunarto kembali menunjuk dirinya lagi dan sembilan pengurus baru memimpin YKP.

Sejak itulah, para pengurus membuat AD ART yayasan yang memberi penguasaan penuh terhadap aset YKP maupun PT Yekape. Inilah yang menjadi cikal bakal diduga adanya perbuatan melanggar hukum karena disinyalir terjadi tindak korupsi didalamnya. [uci/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar