Iklan Banner Sukun
Hukum & Kriminal

Sidang Dugaan Pemalsuan Surat

Ahli Pidana Sebut Bahwa Unsur Dalam Pasal 263 Harus Ada Kerugian yang Konkrit dan Nyata

Surabaya (beritajatim.com) – Sidang lanjutan dugaan pemalsuan surat yang mendudukkan
Notaris Edhi Susanto dan Feni Talim menjadi Terdakwa kembali berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (25/8/2022).

Sidang kali ini, tim kuasa hukum Terdakwa menghadirkan ahli pidana, Prof Dr Sadjijono SH MHum. Ahli yang juga guru besar di Universitas Bhayangkara ini menjelaskan terkait unsur yang ada dalam pasal 263 KUHP. Yang jelas, Prof Dr Sadjijono mengatakan dalam perbuatan pidana yang dinyatakan melanggar pasal 263 KUHP harus adanya niat yang mengakibatkan kerugian sehingga apabila tidak ada kerugian konkret tentu rumusan delik tidak dapat terpenuhi.

Diawal persidangab, Prof Sadjijono menjawab pertanyaan kuasa hukum Terdakwa Pieter Talaway terkait pasal 263 KUHPidana ayat 1 maupun ayat 2, apakah itu masuk dalam unsur delik kesengajaan atau delik kelalaian (Culpa).


Prof Dr Sadjijono menjelaskan bahwa ada dua unsur perbuatan yang ada dalam pasal 263 yang pertama membuat surat palsu yang kedua memalsukan surat palsu. Membuat surat palsu adalah yang sebelumnya belum ada surat kemudian dibuat surat. Kemudian surat tersebut yang seolah benar atau asli. Terkait memalsukan surat adalah telah ada surat kemudian surat itu diubah atau ditambah dan dikurangi bahkan dihilangkan dari substansi surat itu sehingga isi surat itu seolah asli.

“Terkait rumusan unsur hukum yang dimaksud dalam pasal 263 ayat 1 ini adalah membuat surat palsu dan memalsukan surat. Kemudian unsur pertama atau delik adalah dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain. Jadi setelah surat itu dipalsukan maka ada maksud kesengajaan,”kata ahli.

Menurut ahli, dalam konteks pasal 263 KUHP maka tidak hanya delik formil saja yang dibuktikan, tapi delik materil juga harus dibuktikan. Jadi akibat yang timbul dari suatu perbuatan harus ada dan nyata.

Pieter Talaway bertanya dalam Pasal 263 ayat 1 maupun 2 ada frasa yang berbunyi dapat menimbulkan kerugian, kalau kerugiaan ini tidak ditimbulkan frasa ini tidak ada dalam pasal 263 KUHP. “Dapat menimbulkan kerugian ini, apa harus dibuktikan oleh jaksa?” tanya Pieter.

Ahli kemudian menjawab bahwa unsur-unsur dalam Pasal 263 KUHPidana itu semua harus dibuktikan, baik sifat delik formil maupun meteril.

“Ketika di delik materil dalam frasa tersebut dapat menimbulkan kerugian berarti disini harus ada kerugian yang ditimbulkan,”kata ahli.

Sementara, Ronald Talaway yang juga tim penasihat hukum terdakwa menanyakan terkait alat bukti labfor tanda tangan yang diduga palsu. Apakah cukup diuji di labfor atau harus diuji oleh si pembuat tanda tangan?

Menurut ahli, ketika ada suatu dugaan pemalsuan tanda tangan. Disini selalu diuji dari laboratorium dan menerangkan bahwa tanda tangan ini identik atau non indentik. Tetapi itu saja tidak menerangkan siapa yang bertanda tangan ini. Maka secara tegas ahli mengatakan, bahwa uji labfor belum tuntas dan seharusnya ada satu langkah lagi untuk menyempurnakan hasil. Dimana secara umum pembuktian tanda tangan palsu membandingkan tanda tangan yang ada dalam suatu akta dengan tanda tangan orang yang merasa dipalsu. “Maka dengan langkah satu lagi itu membuat hasilnya sempurna, dan keadilan itu ada,”kata ahli.

Dikesempatan yang sama, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hari Rahmad Basuki menanyakan apakah dalam pasal 263 ayat 1 harus ada unsur dapat merugikan. Sebab potensi kerugian itu tidak hanya pada undang-undang perpajakan saja. Tapi khususnya dalam pasal 263. Pada putusan Yurisprosendi dapat menimbulkan itu sudah berpotensi. Karena pemalsuan surat tidak selamanya menimbulkan kerugian bagi korban.

Atas pertanyaan jaksa tersebut, ahli secara tegas berpendapat bahwa di dalam Pasal 263 KUHplPidana kerugian itu harus kongkrit dan nyata. “Kerugian itu harus kongkrit dan nyata,”tegasnya.

Usai sidang, Ronald Talaway mengatakan dari keterangan ahli pidana Prof. Dr.,Sadjiono ,Guru Besar Universitas Bhayangkara pada persidangan bahwa mengenai 263 ayat 1 dan 263 ayat 2 KUHP yang merupakan delik kesengajaan bukan delik kelalaian ,sejalan dengan itu diperlukan niat yang mengakibatkan kerugian sehingga apabila tidak ada kerugian konkret tentu rumusan delik tidak dapat terpenuhi.

Masih kata Ronald, bicara pula mengenai alat bukti bahwa hasil labfor tentu bukan pembuktian mutlak perbuatan memalsu, sebenarnya hal tersebut juga sejalan dengan ahli pidana sebelumnya yang dihadirkan oleh penuntut umum.

“Sehingga dari keterangan tersebut berdasarkan prinsip dan penerapan hukum kedua klien kami tidak dapat dipidana ,dan perlu diingat beban pembuktian perbuatan memalsu ada di penuntut umum sehingga tentunya para Klien kami tidak dapat diklasifikasikan melakukan perbuatan melanggar ketentuan 263 ayat 1 atau 2 KUHP sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam perkara ini,” ujar Ronald.

Ronald menambahkan, ahli kenotariatan Dr. Habib Adjie menerangkan kuasa yang notabene bukan merupakan akta notariil, terkait kebenaran tanda tangan dalam kuasa tersebut bukanlah tanggung jawab notaris.

“Sehingga salah apabila klien kami yang diminta pertanggungjawaban atas kebenaran tanda tangan mengingat sampai detik ini penuntut umum juga tidak berusaha membuktika klien kami lah yang menorehkan tanda tangan saksi Itawati pada surat kuasa,” ujar Ronald. [uci/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar