Hukum & Kriminal

Ada Potensi Korupsi Berjamaah di Kasus OTT Pegawai Wisata Air Panas Padusan

Wana Wisata Air Panas Padusan. Foto: misti/beritajatim

Mojokerto (beritajatim.com) – Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap tiga petugas tiket Wana Wisata Air Panas Padusan oleh Satgas Saber Pungli Kabupaten Mojokerto berpotensi diseret ke tindak pidana korupsi berjamaah. Sehingga Satgas Saber Pungli belum menetapkan tersangka.

Ketua Pokja Yustisi Satgas Saber Pungli Kabupaten Mojokerto, Agus Hariono mengatakan, ketiga petugas tiket masih berstatus sebagai terlapor dengan barang bukti Rp2.240.000. “Pidana pungli tidak melihat nilai uangnya,” ungkapnya, Rabu (25/9/2019).

Masih kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto ini, jika perbuatan pungutan liar (pungli) diproses hukum maka justru akan merugikan negara. Karena biaya penyidikan sampai penuntutan yang dikeluarkan negara dinilai tidak sebanding dengan nilai pungli.

“Biaya sidang saja Rp60 juta, ya rugi negara. Belum makannya (para pelaku) di penjara. Tidak ada pengembalian kerugian negaranya. Melihat pungli kami gemas. Tapi harus melihat azas kemanfaatan dari pemidanaan sendiri apa? Membuat efek jera, pemidanaan menjadi langkah terakhir dalam penegakan hukum,” tegasnya.

Hukuman bisa bermacam-macam sehingga pemeriksaan dalam kasus tersebut melibatkan Inspektorat Kabupaten Mojokerto yang menjadi bagian Satgas Saber Pungli. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) diminta untuk menghitung kerugian negara akibat pungli yang dilakukan para pelaku.

“Diserahkan ke Inspektorat untuk diperiksa kembali ada berapa nilai kerugiannya. Supaya inspektorat melapor ke Satgas Saber Pungli hasilnya. Baru dinilai pidana, administrasi, atau administrasi yang mengakibatkan kerugian negara,” terangnya.

Jika audit Inspektorat menemukan kerugian negara, maka kasus pungli tersebut berpotensi diseret ke pidana korupsi. Namun syaratnya, pemidanaan korupsi tergantung pada besaran kerugian negara atau kualitas subjek hukumnya. Meski nilai kerugian negara kecil, jika menyeret pejabat di Pemkab Mojokerto maka akan diproses.

“Dia (oknum PNS, red) bukan pejabat, tapi kan perlu ditelusuri arahnya (aliran dana hasil pungli) ke mana, ke atas, ke samping, semua harus jelas. Tergantung pemeriksaan Inspektorat, ada endak mengarah ke sana (Kepala Disparpora, red),” tegasnya. [tin/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar