Hukum & Kriminal

Kasus Proyek Irigasi

Ada Indikasi Perbuatan Pidana, Kejari Mojokerto Tingkatkan Status Penyidikan

Mojokerto (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto menemukan indikasi perbuatan pidana dalam proyek pembangunan irigasi sumur dangkal di Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto. Indikasi kerugian awal dari kegiatan tersebut sebesar Rp519.716.400 dari pagu Rp4.180.000.000.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Mojokerto, Agus Haryono mengatakan, penyelidikan perkara pembangunan irigasi sumber dangkal pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto tahun 2016 tersebut dengan pagu Rp4.180.000.000 tersebut terbagi empat paket kegiatan.

“Pembangunan irigasi tersebut untuk membantu kelompok tani dalam mengairi sawah di kala kemarau tiba sehingga jangka pembangunan tiga kali. Realisasi pembelanjaan atau biaya berdasarkan kontrak dari pagu Rp4.180.000.000 menjadi Rp3.709.596.000,” ungkapnya, Jumat (9/8/2019).

Anggaran untuk proyek ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pertanian tahun 2016. Setelah melalui proses lelang, lanjut Agus, nilai kontrak proyek tersebut sebesar Rp3.709.596.000. Dalam pelaksanaannya, anggaran yang diserap hanya sebesar Rp2.864.190.000.

“Realisasi pembayaran ini dilakukan penyelidikan oleh penyidik dan ditemukan indikasi perbuatan pidana. Atas perbuatan tersebut dapatkan Indikasi kerugian awal terhadap kegiatan itu sebesar Rp519.716.400
Masih indikasi kerugian awal,” katanya.

Indikasi awal tersebut ditemukan setelah pihaknya mengecek ke lapangan dan menganalisa dokumen-dokumen terkait proyek. Selain itu, pihaknya juga melibatkan ahli proyek fisik karena proyek tersebut merupakan pembangunan fisik.

“Pelaksanaan kegiatan itu, ditemukan indikasi perbuatan kerugian awal sehingga meningkat statusnya menjadi penyidikan sejak tanggal 22 juli lalu. Penyidik telah memeriksa kontraktor pelaksana untuk 5 paket kegiatan, konsultan pengawas, konsultan perencanaan, panitia penerima hasil pekerjaan serta PPTK,” jelasnya.

Ke depan, lanjut Agus, penyidik akan memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek pembangunan irigasi air tanah dangkal. Pihaknya juga akan mengecek kualitas dan kuantitas pekerjaan serta kewajaran harga bahan bangunan untuk proyek pembangunan irigasi air tanah dangkal.

“Penyidik juga membutuhkan keterangan dari BPKAD sebagai intansi yang mengelola keuangan. Ini masih penyelidikan umum, belum ada tersangka. Semoga dalam waktu dekat bisa mengetahui siapa yang bertanggungjawab dalam kasus ini,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kejari Kabupaten Mojokerto, Rudy Hartono menambahkan, pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus ini lantaran penyidikan dilakukan secara hati-hati. “Kalau sudah cukup alat bukti, maka tetapkan yang paling bertanggungjawab sebagai tersangka,” tegasnya.

Dalam proyek yang dibagi menjadi empat paket di 10 kecamatan tersebut, merupakan proyek dengan anggaran yang dipecah-pecah. Mulai Rp70 juta, Rp80 juta sampai Rp120 juta. Meski tak masuk kategori mega proyek, namun pagu anggaran keseluruhan dipastikan sangat besar. Proyek ini mencapai 38 kegiatan dengan pagu Rp4,1 miliar.[tin/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar