Iklan Banner Sukun
Hukum & Kriminal

Ada Dua Pencatatan, Dinas PU Wilayah Pasuruan: BPN Tidak Koordinasi

Pasuruan (beritajatim.com) – Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) Propinsi Jatim angkat bicara terkait penyerobotan lahan yang terletak di Desa Nogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Pihaknya menuding Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasuruan tidak koordinasi.

Menurut Krisgianto selaku staf perizinan UPT Dinas PU SDA Wilayah Pasuruan aset berupa lahan seluas 1800 meter persegi “lepas” (ahli kepemilikan) ke Pemerintah Desa (Pemdes) setempat. Sehingga muncul sertifikat atas nama Pemdes Nogosari.

“BPN Kabupaten Pasuruan tidak koordinasi dengan kita (Dinas PU SDA). Sehingga muncul sertifikat atas nama Pemdes Nogosari,” kata Krisgianto staf perizinan UPT Dinas PU SDA Wilayah Pasuruan, Jumat (14/1/2022).

Sebelum dikeluarkan hak kepemilikan (sertifikat) atas lahan tersebut, pihak BPN Kabupaten Pasuruan bertanya atau menyurati Dinas PU SDA. Hal ini seharusnya dilakukan agar pencatatan tidak tumpang tindih.

“Apakah lahan itu aset milik SDA atau bukan. Biar tidak tumpah tindih kepemilikan dan timbul sengketa,” imbuhnya.

Ia menyatakan, lahan yang kini beralih kepemilikan merupakan aset Dinas PU SDA. Sebelumnya lahan tersebut disewa PT Karya Mitra.

“Karena disoalkan terus oleh Pemdes Nogosari. Akhirnya dinas menghentikan perjanjian sewa dengan perusahaan. Tahu-tahu sekarang sudah keluar sertifikat,” heranya.

Sesuai dokumen-dokumen yang dimiliki Dinas PU SDA bawah lahan yang diklam milik Pemdes Nogosari merupakan aset Dinas PU SDA. Menurut Krisgianto Pemdes Nogosari tidak memiliki dasar bukti guna mengklaim kepemilikan lahan.

Untuk saat ini, pihaknya sudah melaporkan persoalan ini ke Dinas PU SDA Jatim. Pihaknya juga siap memberikan keterangan ke polisi jika dibutuhkan.

“Kita sudah laporkan persoalan tersebut ke Dinas PU SDA Jatim. Dinas yang akan mengurus semuanya dengan melibatkan bagian hukum dan aset. Kalau pemdes Nogosari mengeklaim lahan tersebut masuk aset desa apa dasar bukti kepemilikan,” tandasnya.

Lain tempat, Sukardi Kepala Kantor Tata Usaha (KTU) BPN Kabupaten Pasuruan mengaku belum mengetahui secara detail kasus yang ditangani Unit Tipikor Satreskrim Polres Pasuruan. Ia menjelaskan proses keluarnya sertifikat tentunya melalui mekanisme.

“Kita akan kros cek dulu dasarnya apa pemdes mengajukan sertifkat. Setelah itu kita akan mengetahuinya,” ujarnya.

Sebelumnya, polisi telah memanggil dan meriksa Kades Nogosari, Wahyudi. Tidak hanya Kades, Ketua BPD serta perangkat juga diperiksa terkait kasus dugaan penyerobotan aset negara hingga penyelewengan sewa. (ada/ted)


Apa Reaksi Anda?

Komentar

beritajatim TV

Monstera Cafe, Tempat Kopi Hits di Puncak Kota Batu

APVI Tanggapi Soal Kenaikan Cukai Rokok Elektrik

Anoa Dataran Rendah Koleksi KBS Mati