Hukum & Kriminal

Achmad Taufiqul Blak-blakan soal Korupsi Buku Sekolah

Banyuwangi (beritajatim.com) – Achmad Taufiqul Hidayat mengaku hanya sebagai korban dalam kasus tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam proyek pengadaan buku sekolah SD di Banyuwangi 2007. Dia secara gamblang menyebut sejumlah oknum di balik korupsi itu.

“Saya ini orang yang terdzolimi, jadi orang yang dikorbankan. Sebenarnya otak dalam DAK 2007 adalah KL. Sekarang posisinya bekerja di Pemda. Saya hanya marketing,” kata Achmad Taufiqul Hidayat, Rabu (27/2/2019).

Dia pun menceritakan secara gamblang perihal awal kasus yang menjeratnya ini. “Ceritanya, saudara FA mengajak saya untuk bekerja sama untuk mencarikan surat pesanan (SP) proyek DAK. Kemudian, saya mencari saudara KL. Dari situ, permintaan pertama orang yang mendapatkan SP diikat Rp 1 juta. Terus KL meminta Rp 25 juta,”

“Setelah itu, SP tersebut suruh bawa ke rumah KL. Di sana sudah ada UPTD bernama TR, UPTD MC, UPTD Pak JN, dan UPTD Pak SK, orang-orang Dinas Pendidikan. Jadi saya tinggal mengambili SP yang sudah dikordinir oleh saudara KL,” ungkapnya.

Setelah SP terkumpul, kata Taufiq, surat itu kemudian dibawa ke Surabaya atas suruhan FA. “Ada 47 SP dari masing-masing sekolah yang terkumpul. Dari 47 itu kemudian ternyata di take over oleh FA ke CV. PSM ke saudara BM. Saya baru tahu BM setelah di take over oleh FA. Saya nurut saja,” katanya.

“Karena yang dari Banyuwangi hanya saya, sehingga saya mempertahankan uang pajaknya dan uang kepala sekolah dan UPTD. Jadi di situ, jadi saya jadi lemah. Kalau dibawa kabur siapa yang tanggungjawab,” ujarnya lagi.

Kemudian, lanjut Taufiq, dari transaksi itu terjadilah kesepakatan bersama. “Barang dikirim langsung oleh BM. Dalam perjanjian tersebut ada tiga orang lagi, yaitu saudara YN yang kasih uang ke KL, kemudian FA, BM dan saya,” ungkap pria berbaju tahanan Kejaksaan Negeri Banyuwangi bernomor 59 ini.

Dari transaksi itu, kata Taufiq, keluarlah sejumlah nominal yang disepakati senilai Rp 21 M yang diberikan ke BM. Tetapi, BM tak memberikan hak dan bagiannya.

“Padahal dalam perjanjian notaris tertulis jika dalam jangka waktu 1 hari tidak dikirim maka dendanya 1 permil. Dan apabila dalam 7 hari tidak dikirim maka uang itu boleh dipotong. Sampai 7 hari tidak dikirim, maka saya takut kalau uang pajak itu dibawa kabur. Dan kemudian boleh dipotong,” jelasnya.

Menurut pengakuan Taufiq, pada proyek ini setiap sekolah mengeluarkan Rp 100 juta dari DAK. Tapi, yang dipakai sekolah hanya Rp 70 juta.

“Rp 30 juta boleh dipakai termasuk pajak. Pokoknya segitu, saya dikasih itu saya nurut saja, karena saya orang goblok. Itu uang untuk pengadaan buku sekolah dan alat peraga,” katanya.

Achmad Taufiqul Hidayat merupakan seorang pelaku tindak pidana korupsi yang mengaku sebagai marketing dalam proyek buku ke-52 Sekolah Dasar di Banyuwangi pada 2007. Ia dijatuhi hukuman 4,6 bulan oleh PN Tipikor Surabaya karena terbukti bersalah melakukan korupsi sesuai pasal 2 UU 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah UU 22 tahun 2001. [rin/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar