Hukum & Kriminal

4 Rumah Mewah yang Dilelang PN Malang Dianggap Sesuai Aturan

Malang (beritajatim.com) – Seorang wanita bernama Valentina warga Perumahan Pahlawan Trip, kawasan Jalan Ijen Kota Malang mengaku keberatan dengan proses lelang yang diajukan Pengadilan Negeri (PN) Malang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Malang atas 4 rumah yang diklaim miliknya. Dia melalui kuasa hukumnya sudah mengajukan pembatalan lelang ke KPKNL Malang.

Adapun rencana lelang itu dilakukan pada 19 Juni mendatang. Lelang itu melibatkan 34 aset yang terdiri atas rumah, tanah, dan ruko. Empat diantaranya diklaim milik Valentina, sedangkan puluhan lainnya sudah menjadi milik pihak ketiga atau bukan milik Valentina dan Hardi Soetanto (mantan suami). Keduanya resmi bercerai pada 2013.

Tim Kuasa Hukum, Hardi Soetanto, yakni Lardi mengatakan bahwa sengketa ini berlangsung sejak 2012. Menurutnya, upaya yang dilakukan PN Malang sudah sesuai prosedur. Sebab, sesuai dengan hasil putusan Mahkamah Agung (MA) yang memutus bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dr Hardi dan Valentina menjadi harta bersama.

“Termasuk 4 rumah yang diklaim milik Valentina. Diantaranya, Taman Ijen Blok B6, Blok B 7, Blok B 8 dan Blok B 27 Perumahan Pahlawan Trip. Objek lelang dalam Perkara Nomor: 01/Pdt.Eks/2017/PN.Tbn Jo No.25/Pdt.G/2013/PN.Tbn masuk dalam harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara dr Hardi dan Valentina,” papar Lardi, Kamis, (13/6/2019).

Lardi mengatakan, bahwa proses lelang yang bakal dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tuban No. 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn tanggal 21 Oktober 2013 sebagaimana sita terhadap harta bersama telah dinyatakan sah dan berharga dalam Putusan Pengadilan Negeri Tuban.

“Dasarnya penetapan No. 25/Pdt.G/2013/PN. TBN tanggal 25 November 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 124/PDT/2014/PT.Sby tanggal 17 April 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 503 K/PDT/2015 tanggal 22 Juni 2015 jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 598 PK/PDT/2016 tanggal 24 November 2016 yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga lelang dapat dilaksanakan,” ujar Lardi.

Lardi menyebut, pihaknya menghormati langkah tim Kuasa Hukum Valentina yang kembali mencoba perlawanan dengan meminta pembatalan lelang. Namun pihak tim kuasa hukum Hardi mengaku tetap mempercayakan PN Malang dalam melaksanakan lelang sesuai dengan undang-undang.

“Kami telah mempercayakan kepada PN Malang selaku penerima delegasi dari PN Tuban untuk pelaksanaan lelang perkara aquo sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. PN Malang dan PN Tuban telah melaksanakannya sesuai dengan prosedur lelang dengan benar berdasarkan putusan perkara aquo yang telah berkekuatan hukum tetap,” kata Lardi.

Sementara itu, tim Kuasa Hukum Valentina, yakni Gunadi Handoko mengatakan PN Malang tidak pernah melakukan penilaian atau appraisal atas barang yang akan di eksekusi. Dia menilai PN Malang telah melampaui kewenangannya selaku penerima permintaan bantuan dari PN Tuban karena terlalu aktif meminta rincian aset dan menerbitkan dua surat penetapan sendiri.

Surat itu dianggap menyimpang dari isi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 598/PK/Pdt/2016 dan Permohonan bantuan dari PN Tuban yang dituangan dalam penetapannya. PN Malang juga tidak pernah melayangkan teguran atau anmaaning terkait eksekusi. Bahkan tidak pernah melakukan sita eksekusi.

“Dari sini ini sudah cacat hukum. Dalam proses lelang juga tidak dicantumkan SKPT dan sertifikat sehingga merugikan masyarakat atau pembeli. Lelang bila diteruskan, maka yang dirugikan masyarakat. Sebelum dilelang harusnya ada sita jaminan,” tandas Gunadi. [luc/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar