Hukum & Kriminal

14 Anggota DPRD Jambi Kembalikan Uang Rp 4,3 Miliar ke KPK

Jakarta (beritajatim.com) – Selama proses Penyidikan dalam kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2017 dan 2018, terdapat 14 orang angota DPRD Provinsi Jambi baik yang berstatus tersangka ataupun Saksi yang telah mengembalikan uang dengan nilai total Rp4,375 Milyar. Pengembalian uang dilakukan secara bertahap mulai dari Rp20 juta, Rp100 juta, Rp250 juta hingga Rp600juta dalam sekali pengembalian.

“KPK menghargai sikap koperatif ini, dan kami ingatkan pada anggota DPRD Prov Jambi lain agar mengembalikan jika pernah menerima uang terkait dengan kewenangannya selama bertugas di DPRD Jambi.Hal ini akan dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan dalam proses hukum yang berjalan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Sabtu (2/3/2019).

Sementara itu, dia juga mengatakan, KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi tentang pelarangan ke luar negeri terhadap 12 orang tersangka dari unsur Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi serta 1 orang pihak swasta dalam Penyidikan dugaan penerimaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi TA 2017.

Mereka adalah CB (Cornelis Buston) Ketua DPRD, ARS (AR. Syahbandar) Wakil Ketua DPRD, CZ (Chumaidi Zaidi) Wakil Ketua DPRD, SNZ (Sufardi Nurzain) Fraksi Golkar, C (Cekman) Fraksi Restorasi Nurani, TH (Tadjudin Hasan) Fraksi PKB, PN (Parlagutan Nasution) Fraksi PPP, M (Muhammadiyah) Fraksi Gerindra, ZA (Zainal Abidin) Ketua Komisi III, E (Elhelwi) Anggota DPRD, G (Gusrizal) Anggota DPRD, EH (Effendi Hatta) Anggota DPRD, dan JFY (Jeo Fandy Yoesman Alias ASIANG), swasta.

Febri menjelaskan, pencegahan ke luar negeri ini dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak 28 Desember 2018. “Kami perlu melakukan pelarangan ke luar negeri agar jika tersangka dibutuhkan pemeriksaan tidak sedang berada di luar negeri,” kata Febri.

Dalam perkara ini, Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola didakwa menerima gratifikasi dengan total nilai Rp 44 miliar dan mobil Toyota Alphard. Gratifikasi itu disebut diterima Zumi sejak dia menjabat sebagai Gubernur Jambi.

Selain itu, Zumi Zola juga didakwa menyetor Rp 16,490 miliar ke DPRD Jambi. Uang itu disebut untuk mempermulus pengesahan Rancangan Perda APBD Jambi tahun 2017-2018. [hen/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar