Gaya Hidup

Dari Diskusi “Ketahanan Keluarga: RUU Masa’ Gitu?”

Women’s March Surabaya Desak Pemerintah Cabut RUU Ketahanan Keluarga

Surabaya (beritajatim.com) – Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahann Keluarga mengundang kontroversi publik. Bentuk intervensi negara atas ruang privat warga, terutama hubungan suami-istri di dalam keluarga, serta domestifikasi perempuan yang tergambar jelas dalam banyak pasal di RUU Ketahanan Keluarga. Atas keresahan tersebut, maka sejumlah aktivis perempuan yang tergabung dalam panita Women’s March Surabaya menggelar diskusi bertajuk “Ketahanan Keluarga: RUU Masa’ Gitu?”.

Diskusi yang digelar di Colab Space Surabaya (06/03) dihadiri lebih dari 60 orang, yang datang baik secara individu, bersama kelompok, komunitas serta organisasi. Adapun pembicara yang mengulas tentang tema diskusi malam itu, adalah Dwi Rahayu Kristianti, dosen Fakultas Hukum UNAIR Surabaya dan Putri Aisyiyah Rachma Dewi, dosen Program Studi Ilmu Komunikasi UNESA, serta dimoderatori oleh Teta Ingkan Gahansyah, perwakilan dari kelompok Arek Feminis Surabaya.

Dalam diskusi mengkaji mulai asal-muasal, kritik, hingga sikap yang harus dilakukan terhadap RUU Ketahanan keluarga. Putri menilai bahwa negara lebih sibuk mengurus dan mebahs perceraian dan pola pengasuhan keluarga, bukan fokus memberikan perhatian terhadap kasus-kasus korupsi di indonesia.

“Awalnya ada 4 partai yang mengusul RUU tersebut, lalu menjadi 2 partai, yaitu PAN dan PKS. Para Wakil Rakyat tersebut dengan sengaja tidak memberikan perhatian pada kasus-kasus korupsi yang mandeg di tengah jalan, dan memilih untuk membahas perceraian dan pola pengasuhan keluarga agar Indonesia terhindar dari korupsi kelak,” papar Putri, yang juga sebagai peneliti di Pusat Studi Gender & Anak (PSGA) UNESA).

Dwi Rahayu juga memberikan banyak kritik terhadap RUU Ketahanan Keluarga. Ia menilai bahwa RUU tersebut terlalu jauh masuk ke ranah privat, meredusir peran agama, melestarikan ketidaksetaraan gender, marjinalisasi masyarakat miskin, mengaburkan tanggung jawab negara, dan marjinalisasi kaum minoritas. Ia memberikan salah satu contoh pasal yang terlau deskriminatif, yaitu pada pasal 25 ayat 2 yang menerangkan tentang kewajiban suami sebagai kepala keluarga.

“Yang bertanggung jawab atas keutuhan, kesejahteraan dan melindungi keluarga hanyalah peran seoarng suami saja? Bukannya rumah tangga itu yang berperan dan bertanggung jawab di dalamnya adalah keduanya, suami dan istri,” terang perempuan yang akrab disapa Yeyen.

Adanya diskusi ini agar publik memahami adanya ketidakadilan yang terkandung dalam RUU Ketahan Keluarga, agar mendesak agar pemerintah dapat mencabut RUU tersebut, dan Undang-undang lain yang mendeskriminasi perempuan, gender dan kaum marjinal. Serta, menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), yang tidak kunjung disahkan.

Diskusi “Ketahanan Keluarga: RUU Masa’ Gitu?”, ini merupakan serangkaian pra acara Women’s March Surabaya (WMS) 2020, yang digelar para aktivis perempuan di Surabaya dan sekitarnya. Puncak acara WMS 2020, bertajuk “Women’s Rising” akan digelar di Loop Station Taman Bungkul Surabaya pada Minggu, 08 maret 2020, pukul 06.00 WIB saat Car Free Day berlangsung. Akan ada beberapa aksi yang digelar, yaitu longmarch, orasi, performance art, baca puisi dan tari kontemporer.

“Kami mengundang setiap individu, kelompok, komunitas atau organisasi untuk bergabung dalam Women’s March Surabaya 2020, dan turut memperjuangkan hak- hak perempuan, gender dan kelompok marjinal,” ajak Syska La Veggie, Ketua Koordinator WMS 2020. [but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar