Gaya Hidup

Perbup No.14 Tahun 2019

Pengusaha Karaoke Protes Aturan Tanpa Pemandu Lagu

Lumajang (beritajatim.com) – Paguyuban Pengusaha Karaoke di Lumajang mengaku keberatan dengan isi Peraturan Bupati (Perbup) No. 14 tahun 2019 tentang penyelenggaraan usaha Karaoke. Pasalnya, Perbup yang diteken oleh Bupati Thoriqul Haq diakui membuat usahanya makin sepi pengunjung.

“Kami selaku anak, mengaku keberatan dengan Perbup, perlu ada perubahan,” kata H. Husen selaku juru bicara Paguyuban Pengusaha Karaoke di Resto Vision Vista Jl. Satrodikoro, Senin (25/2/2019).

Lanjut dia, Perbup Bupati seakan membunuh usaha karaoke sebagai penunjang kemajuan kepariwisataan. Selain itu, semakin rancu dengan Kepetusaan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomer 369 Tahun 2013 tentang Pemandu Karaoke.

“Di aturan Menaker jamannya Muhaimin Iskadar mengatur tentang pemandu karaoke, disini malah dilarang,” ungkap pemilik Hotel, Resto dan Karaoke Maharaja.

Selain keberatan ditiadakannya Pemandu Karaoke, pembatasan jam operasi, dilarang toilet di dalam room karaoke, pintu harus pakai kaca transparan dan jika karaoke berkelompok harus membawa KTP dan KK.

“Kami keberatan, karena usaha kami sudah dari dulu dianggap tempat maksiat. Padahal pengawasan terus kami lakukan,” papar Husen.

Paguyuban Karaoke mengaku siap berdialog dengan Bupati dengan kebijakan Perbup yang baru diterbitkan sejak tanggal 15 Februari 2019 lalu. Sehingga, usaha karaoke mampu mendukung Kabupaten Lumajang sebagai pendukung wisata.

“Untuk pajak usaha kami paling tinggi sekitar 50 persen, sekarang malah dibatasi dan membuat usaha makin sepi,” pungkasnya. [har/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar