Gaya Hidup

MPR-RI Pertimbangkan Cafe Menengah Bawah Bayar Royal Musik

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah dan Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika.

Malang(beritajatim.com) – Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah sepakat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah memperhatikan nasib para musisi.

“Saya sebagai MPR RI komisi 10 Bidang Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata. Saya mendukung keputusan itu agar kafe-kafe yang beroperasi saat memutar lagu memberikan perhatian kepada penciptanya. Agar dunia industri hiburan kita terus bergeliat,” ujar Basarah di Malang, Kamis, (8/4/2021).

Basarah mengatakan, alasan mendukung royalti untuk pemutaran lagu karena terdapat hak intelektual dari musisi dalam menciptakan lagu. Kemudian dalam kondisi pandemi Covid-19 musisi juga tidak bisa berkarya dengan mengadakan konser. Di sisi lain mereka tetap harus memenuhi kebutuhan hidup.

“Hak cipta lagu itu menyangkut hak intelektual para musisi seniman dan lainnya. Yang terpaksa harus terganggu sosial ekonominya karena banyak sektor pariwisata yang terhenti. Persoalan lain musisi kita kan juga harus tetap hidup. Dia punya keluarga, dia punya tanggungan dan lainnya,” kata Basarah.

Basarah mengatakan, meski mendukung peraturan pemerintah ini tidak bisa diterapkan secara menyeluruh. Harus ada pengecualian. Terutama untuk kafe atau tempat usaha yang berskala mikro kecil dan menengah.

“Tentu kebijakan itu tidak semua. Harus ada pertimbangan khusus lah. Jadi pertimbangan royalti itu tidak serta merta diberlakukan kepada usaha kafe yang sifatnya menengah kebawah (UMKM),” tandasnya. (luc/ted)



Apa Reaksi Anda?

Komentar