Gaya Hidup

Mengenal Kawasan Ekosistem Esensial Teluk Pangpang dan Pengelolaannya

Banyuwangi (beritajatim.com) – Hamparan hijau dedaunan diatas ranting pohon mangrove menandai kawasan Teluk Pangpang, Banyuwangi. Lokasinya meluas meliputi beberapa wilayah zona antar desa dan kecamatan di wilayah selatan. Khususnya, Kecamatan Muncar dan Tegaldlimo.

Warga di daerah ini akan tak asing dengan nama kawasan itu. Di mana, tempat yang biasa digunakan untuk menimba hasil laut para warga setempat.

Selain hijau, kawasan ini juga kaya akan hasil alamnya. Banyak nelayan lokal biasa memanfaatkan rawa di teluk itu untuk mengais berbagai hasil laut. Seperti kerang, ikan bahkan udang.

Terlepas dari itu semua, ini Teluk Pangpang Banyuwangi sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penetapan Teluk Pangpang sebagai Kawasan Ekosistem Esensial ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/338/KPTS/013/2020 pada tanggal 27 Juli 2020.

“Total ada 1.300 hektar yang ditetapkan sebagai KEE,” kata Nur Rohman Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan Balai Besar BKSDA Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Lalu apa KEE itu? KEE merupakan kawasan atau hamparan eksosistem penting yang memilki nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi yang secara ekologis dan sosial ekonomi budaya penting bagi tujuan konservasi keanekaragaman hayati. Namun, memiliki fungsi yang sama untuk melestarikan keanekaragaman hayati di dalamnya.

Kini, berbagai pihak menghendaki kawasan ini. Sehingga perlu adanya konsep yang jelas untuk mengawalnya.

”Konsepnya adalah bagaimana sebuah kawasan yang bernilai penting dikelola dengan prinsip konservasi. Prinsip perlindungan, prinsip pengawetan, dan prisip pemanfaatan,” ungkapnya.

Secara visual, kawasan yang terkenal dengan tanaman mangrove dan hamparan laut tenang di semenanjung Sembulungan ini memang kaya manfaat. Bukan hanya bagi manusia, tapi juga para spesies hewan seperti burung maupun hewan lainnya.

“Di Teluk Pangpang nilai pentingnya adalah mangrove dan sejumlah spesies burung. Baik burung yang dilindungi, maupun burung migran dari australi yang singgah pada bulan tertentu,” katanya.

Meski sah menjadi KEE, tapi kawasan itu tetap bisa dimanfaatkan dan dikelola. Asal, kelestarian kawasan alam di lokasi itu tetap terjaga.

“Ini tetap dijaga tapi disatu sisi masyarakat yang ada di sekitarnya bisa berdaya secara ekonomi. Bisa melakukan kegiatan ekonomi, tapi tidak merusak hayati,” tambahnya.

Contoh penting yang perlu dicermati dan diperhatikan yaitu tidak merusak kawasan.

“Bagaimana mangrove tidak ditebang akan tetapi bisa tetap mempunyai nilai ekonomi kepada masyarakat. Bisa dikemas wisata mangrove. Bagaimana wisata mangrove bisa berkembang, tentu juga harus ada peran dan dukungan dari Dinas Parwisata,” imbuhnya.

Sehingga, kata Dia, peran kolaborasi dari berbagai pihak ini cukup vital. Dalam hal ini melibatkan pihak pemerintah daerah dan desa, Perhutani, Taman Nasional dan masyarakat. Demi terciptanya kelestarian alam sebuah kawasan.

“Agar bisa berkolaborasi, para pihak yang memiliki kepentingan, hak dan kewajiban terkait pengelolaan kawasan tersebut harus duduk bersama dalam satu forum. Mereka akan bersama-sama untuk melakukan pengelolaan kawasan dengan memperhatikan konservasi keanekaragaman hayati,” imbuhnya.

Usai resmi menjadi KEE, kini berbagai pihak telah sepakat untuk menggarapnya. Langkah awal, keroyokan kepentingan itu mulai membentuk dan membangun kelembagaan.

Langkah itu diinisiasi oleh Perkumpulan ARuPA dan dukungan dari USAID BIJAK dengan sudut pandang ‘Membangun Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial yang Efektif untuk Mendukung Pelestarian Hayati Melalui Pendekatan Multipihak penguatan kelembagaan’.

“Hari ini kita mensosialisasikan SK Gubernur Jawa Timur nomor Nomor 188/338/KPTS/013/2020 tentang Penetapan KEE Teluk Pangpang kepada parapihak, dan 2) Mensosialisasikan draf final SK Pengelola KEE Teluk Pangpang kepada parapihak,” kata Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat ARuPA, Edi Suprapto, Kamis (8/10/2020).

Acara ini dihadiri oleh BPEE, BBKSDA Jawa TImur, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, USAID Bijak dan ARuPA.

Selama ini, kata Edi, banyak pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan kawasan Teluk Pangpang.

“Baik pemangku wilayah, maupun pihak yang berkepentingan memanfaatkan sumber daya di Teluk Pangpang. Baik itu kelompok wisata, nelayan, maupun Perhutani,” ungkapnya.

Sementara itu,
Febriani Iskandar dari Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (BPEE), KLHK menyebut, langkah paling penting mengambil keputusan awal dalam pengelolaan kawasan ini adalah menentukan konsepnya. Meskipun dalam arti sempit, pengelolaan kawasan tetap harus menjaga nilai konservasi.

“Pengelolaan kawasan ini memang berbeda dengan konsep di tempat lain. Karena, kawasan ini statusnya memang bukan seperti kawasan konservasi, kayak di dalam taman nasional atau lainnya. Di kawasan ini memang banyak pemangku kepentingan dan multi stakeholder,” ungkapnya.

Ke depan, kata Febriani, yang harus menjadi tolak ukur adalah arah pengelolaannya. Sehingga para pihak yang terlibat di dalamnya harus menyesuaikan tugas dan fungsi masing-masing.

“Yang disepakati itu jangan sampai merubah status kawasan. Seperti Pemberdayaan dan pemanfaatan lestari untuk masyarakat tetap berjalan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan,” katanya.

Sedangkan, USAID Bijak dalam hal ini berperan dalam mengawal status kawasan. Karena dalam peraturan pemerintah, setiap tahun  ada target perluasan lahan konservasi.

“Jadi, keberadaan kita di sini untuk mengawal itu. Jika tidak ada pengawalan sehingga target yang ditentukan bisa kurang optimal,” terang Hayu Wibawa, Encroachment Mitigation and Forest Conservation Associate, USAID-funded BIJAK (Bangun Indonesia untuk Jaga Alam demi Kelestarian) Project.

Kini, KEE di Teluk Pangpang telah berjalan. Tonggak awal sebagai pijakan untuk melangkah tentunya harus dibangun.

“Forum pengelolaan KEE sudah terbentuk. Bijak akan tetap berperan yaitu ada tiga hal. Di antaranya fondasi kelembagaan, pengelolaan dan efektivitas. Termasuk di dalamnya ada rencana kerja dan rencana aksi,” imbuhnya.

Sehingga ke depan, kata Hayu, tiga hal yang akan berjalan itu akan dijadikan role model pengembangan dan pengelolaan kawasan konservasi esensial lainnya.

“Karena di Indonesia sendiri Sementara Banyuwangi (Teluk Pangpang) ini adalah yang pertama nanti harapannya model ini akan kami angkat sebagai role model untuk di KEE daerah lain. Di Jawa Timur ada Trenggalek, Sumenep dan Gresik,” Pungkasnya. (rin/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar