Iklan Banner Sukun
Ekbis

Tunggakan Pajak Daerah Selama 20 Tahun di Jember Capai Rp 238 Miliar

Hendra Surya Putra, Kabid Perencanaan dan Pengembangan Bapenda Jember

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mencatat adanya tunggakan pajak daerah sekitar Rp 238,665 miliar sejak 2001 hingga 2021. Sebagian besar adalah pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Memang dominan dari PBB. Saat dilimpahkan dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama kepada kami pada 2013 saja sudah Rp 83 miliar,” kata Hendra Surya Putra, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Jumat (10/6/2022).

“Kalau pajak yang lain, kami masih sanggup menagih, karena wajib pajaknya tidak terlalu banyak dan mudah dikontak. Kalau PBB ini wajib pajaknya 1,2 juta objek pajak,” kata Hendra.

“Kita pahamlah, data PBB mungkin tidak seratus persen valid. Oleh sebab itu, saat (tunggakan) makin banyak, kami informasikan kepada masyarakat. Kami cari jalan untuk (informasi tunggakan itu) dimasukkan dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang mereka terima setiap tahun. Kalau ditaruh di lembar terpisah takutnya tercecer,” kata Hendra.

Bapenda beberapa kali mengonfirmasikan tunggakan tersebut kepada petugas pemungut pajak, atau menagihkan kepada pemilik nomor objek pajak (NOP). Dalam sejumlah kasus, pemilik NOP protes karena merasa sudah memenuhi kewajibannya. Akhirnya petugas Bapenda menjembatani komunikasi dengan petugas pemungut pajak untuk mencari penyelesaian.

Namun ada juga wajib pajak yang tidak mau repot-repot dan akhirnya membayar lagi. “Biasanya kalau nominal pajaknya kecil. Tapi kalau nominalnya besar, pasti komplainnya lebih kuat,” kata Hendra.

Bapenda mendorong warga agar membayar pajak via aplikasi daring J-Mbako. “Harapannya pada 1 Januari SPPT sudah bisa diunduh. Lewat Indomaret, Ovo, Tokopedia, Gopay, bank semua bisa. Kalau pun gagal, pasti ada keterangannya. Pemerintah desa sudah kami beri aplikasi, kalau mau setor buat rincian dulu sebelum ke bank, sehingga saat setor di bank cepat,” kata Hendra.

Taufik Hidayat, salah satu staf Bapenda menambahkan, realisasi target PBB tahun ini baru mencapai 17 persen. “Sementara pada 2021 kemarin pada kisaran 60-70 persen. Memang Jember segitu terus, susah dapat seratus persen,” katanya.

Apa penyebab realisasi PBB sulit mencapai seratus persen? “Ada masalah internal dan eksternal. Dari internal, mungkin teman-teman petugas ada sedikit masalah. Kedua, realitas di lapangan, masyarakat bervariasi. Ada yang tertib, ada yang tidak. Urusan pajak ini susah,” kata Taufik. [wir/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar