Ekbis

Tembakau, Komuditas ‘Menggiurkan’

Pamekasan (beritajatim.com) – Tanaman tembakau merupakan salah satu komuditas penting yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat Madura, tidak terkecuali di kabupaten Pamekasan, yang sangat ketergantungan terhadap hasil bumi yang diproses dari daun tanaman dengan nama serupa.

Selain itu, tembakau merupakan produk pertanian musiman yang tidak hanya menjadi sebagai komuditas pangan, tetapi juga masuk katagori komuditas perkebunan. Bahkan keberadaan tembakau juga sangat menjadi salah satu komuditas yang menjadi salah satu sumber penghasilan besar secara turun temurun di kalangan masyarakat Madura.

Saat ini, tanaman tembakau sudah memasuki musim tanam dan bahkan sebagian juga sudah memasuki musim panen. Berbagai harapan masyarakat secara umum ‘dipertaruhkan’ melalui tanaman ini, terlebih dengan beragam ‘angan’ berupa keuntungan akan mereka dapatkan pasca proses tanam dalam waktu relatif lama, yakni sekitar tiga bulan.

Dalam durasi waktu tersebut, masyarakat khususnya para petani tembakau harus bekerja ektra keras untuk merealisasikan hasil maksimal seperti yang mereka angankan. Bahkan tenaga hingga materi rela mereka keluarkan sebagai modal awal untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.

Hanya saja dalam persoalan tembakau, para petani cenderung tidak memiliki hak istimewa sekalipun mereka memiliki bahan dasar untuk produk yang dikonsumsi sebagai pengisi waktu luang atau ‘hiburan’ melalui bahan baku rokok dan cerutu. Sebab harga jual tembakau justru ditentukan oleh pembeli, dalam hal ini pihak pabrikan rokok.

Kondisi tersebut pada akhirnya cenderung merugikan petani, sebab harga beli pabrikan atau pihak perwakilan pabrikan (dalam hal ini pengepul) justru berada pada angka ‘di bawah normal’. Bahkan terkadang justru tidak sesuai dengan Break Event Point (BEP) yang ditetapkan pemerintah kabupaten, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Fenomena tersebut hampir terjadi di seluruh wilayah di Madura, tidak terkendali di Kabupaten Pamekasan. Di mana tanaman tembakau menjadi salah satu komuditas tersendiri bagi kalangan masyarakat, terlebih hasil tanam tembakau menjadi sebuah kecenderungan yang dinilai sangat potensial untuk mendapatkan hasil menggiurkan. Sekalipun dalam beberapa tahun terakhir harga jual tembakau justru merugikan masyarakat.

Peran Pemerintah Kabupaten
Guna mengantisipasi sekaligus menjaga stabilitas harga jual tembakau di Madura, pemerintah melakukan berbagai upaya konkrit dengan beragam pendekatan terhadap seluruh pihak yang terlibat, tidak terkecuali me-loby pihak pabrikan sebagai pemilik modal utama dalam komuditas tembakau.

Salah satunya kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama perwakilan petani tembakau dan pabrikan dalam rangka membahas persoalan tembakau di Gedung Wahana Bina Praja, Jl Kabupaten 107 Pamekasan, Selasa (23/6/2020) lalu. Dihadiri Bupati Pamekasan, Badrut Tamam yang juga bertindak sebagai keynote speaker.

Bahkan juga tampak hadirKetua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman dan Konsultan Hukum, Sapto Wahyono. Keduanya diplot sebagai pemateri dalam FGD yang mengusung tema ‘Mengurai Permasalahan Tembakau’. Termasuk perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, semisal Disperindag, Dinas Tanaman Pangan, Hortiktultura dan Perkebunan Pamekasan, serta puluhan peserta dari unsur praktisi tembakau.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Badrut Tamam berharap nantinya ada beberapa persoalan penting yang akan menjadi fokus untuk dicarikan solusi seputar tembakau. Mulai dari sistem budidaya, serapan hingga persoalan regulasi seperti peraturan daerah (perda) dan lainnya.

Terlebih selama ini, hanya kabupaten Pamekasan yang memiliki perda tentang tata niaga tembakau, sedangkan tiga kabupaten lain di Madura, yakni Bangkalan, Sampang dan Sumenep, masih belum memiliki perda serupa. Sehingga upaya mengantisipasi sekaligus mencegah masuknya tembakau dari luar Madura, cenderung ‘gagal dan hanya jalan ditempat’.

Bahkan dari kesimpulan hasil FGD tentang tembakau, pemkab Pamekasan berencana untuk mengusulkan agar ada regulasi penguat dari perda yang sudah ada, yakni berupa Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim tentang tata niaga tembakau guna melindungi nasib petani tembakau di Madura, khususnya di kabupaten Pamekasan.

Berkenaan dengan itu, salah satu pelaku tembakau di Pamekasan, Suli Faris juga mengakui beratnya kondisi sektor ekonomi di masa pandemi Covid-19 khususnya di tengah masa tanam maupun panen tembakau tahun ini. “Kami akui sulitnya pemerintah kabupaten untuk mengatasi persoalan tembakau di tengah pandemi ini, tapi bukan berarti harus diam tanpa melakukan upaya apapun demi kesejahteraan para petani,” kata Suli Faris, beberapa waktu lalu.

Namun demikian, secara umum semua pihak tentunya sama-sama memiliki komitmen untuk bersama memberikan kesejahteraan kepada petani. Sekalipun ada sebagian pihak juga berharap keuntungan atas beragam transaksi melalui bidang tata niaga tembakau.

Hasil Cukai Tembakau Pamekasan Terbesar di Madura
Berdasar data Kantor Bea Cukai Madura, Kabupaten Pamekasan tercatat sebagai daerah penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau terbesar di Madura, yaitu dengan angka mencapai Rp 47,191 miliar. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibanding kabupaten lainnya sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Keuangan PMK-12/PMK.07/2019 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019.

Dengan kondisi tersebut, sudah seharusnya pemkab Pamekasan menerapkan secara presisi mandat dari regulasi (Menteri Keuangan) ini, mengingat Pamekasan adalah penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau terbesar di Madura.

Hanya saja pemerintah harus bekerja ekstra keras demi menekan peredaran angka rokok ilegal di Madura, khususnya di Pamekasan. Terlebih saat ini peredaran rokok ilegal masih terbilang relatif cukup tinggi, bahkan dalam skala nasional, angka rokok ilegal turun dari angka 12,14 persen menjadi 7,04 persen. [pin]





Apa Reaksi Anda?

Komentar