Ekbis

Soal Air Wendit, Warga Desa Mangliawan Wadul LBH

Malang (beritajatim.com) – Pemanfaatan sumber air wendit di Kabupaten Malang kembali menjadi polemik. Badan Pengawas Desa (BPD) Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sampai harus meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Prodeo Ismaya, Malang.

Bantuan hukum yang diminta BPD tersebut terkait persoalan Sumber Air Wendit yang berada di dalam Tempat Wisata Air Wendit (TWAW) desa setempat yang dieksploitasi oleh Perusahaan Daerah (Perumda) Tirta Kanjuruan, Kabupaten Malang.

Sekretaris BPD Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Teguh Prijatmono, Senin (15/6/2020) menuturkan, dirinya bersama beberapa warga Desa Mangliawan yang terdampak atas eksploitasi air oleh Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang meminta bantuan kepada LBH Prodeo. Karena debit air di Sumber Air Wendit sebesar 3000 liter per detik, sudah diambil oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang sebesar 1.520 liter per detik.

Sedangkan, lanjut dia, Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang juga akan mengeksploitasi air Sumber Air Wendit sebesar 210 liter per detik, yang saat ini masih dalam proses. Dengan adanya eksploitasi air Sumber Air Wendit oleh Perumda Tirta Kanjuruhan itulah, maka sumber air yang didalam TWAW mulai berkurang atau debit air menjadi surut.

“Akibatnya mematikan TWAW yang selama ini juga sebagai tempat mencari nafkah warga yang berada di sekitar tempat wisata tersebut,” terangnya.

Teguh melanjutkan, dirinya mendatangi LBH Prodeo untuk meminta keadilan. Sedangkan yang tidak adil adalah pemerintah kita sendiri, yakni Pemerintah Kabupaten Malang. Sehingga dengan meminta hukum ini, agar masyarakat tidak terbodohi atau tertindas yang dilakukan Pemkab Malang melalui Perumda Tirta Kanjuruhan. Mengingat, dari surat izin Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) diduga ada kejanggalan. Seperti adanya data pertimbangan rekomendasi, pertimbangan teknis dan pertimbangan lainnya.

“Seperti dipertimbangan teknis, jika sesuai dengan ambang batas, seharusnya yang bisa diambil 1/3 dari debit air sebesar 3000 liter per detik, yaitu 1000 liter per detik. Tapi kenyataannya, dari jumlah debit yang ada diambil PDAM Kota Malang sebesar 1.520 liter per detik, dan Perumda Tirta Kanjuruhan sebesar 210 liter per detik,” beber Teguh.

Sebagai masyarakat terdampak, Teguh melanjutkan, pihaknya memohon upaya hukum yang seadil-adilnya. Karena sumber Air Wendit merupakan tanah hak ulayat atau tanah bersama para warga masyarakat hukum adat. Namun, tanah hak ulayat oleh Pemkab Malang disertifikatkan sebagai tanah hak pakai tahun 2019. Sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang (UU), TWAW ini milik ulayat masyarakat Desa Mangliawan.

“Ada lima hal pokok sehingga kami menyatakan bahwa lokasi TWAW milik ulayat. Karena adanya mata air, pohon jati yang usianya ratusan tahun, satwa kera, dan terdapat tempat ritual, yang mana hal itu tinggalan alam,” paparnya.

Sementara itu, Dewan Penasehat LBH Prodeo Ismaya Malang, Yayan, menegaskan, perwakilan warga Desa Mangliawan yang terdampak atas dieksploitasinya Mata Air Wendit oleh Perumda Tirta Kanjuruhan, yang hingga hari ini proyeknya masih berjalan, mereka telah meminta bantuan hukum pada kami. Karena keluhan masyarakat Desa Mangliawan kepada Pemkab Malang tidak pernah ditanggapi.

“Jadi harapan mereka agar LBH Prodeo Ismaya ini bisa membantu untuk memediasi pada Perumda Tirta Kanjuruhan, Pemkab Malang, dan DPRD Kabupaten Malang untuk bisa membahas persoalan ini,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang, Syamsul Hadi mengaku pihaknya dalam mengeksploitasi Sumber Air Wendit sudah sesuai dengan aturan. Yaitu sudah mendapatkan izin dari Kemen PUPR. Sedangkan aspirasi masyarakat Desa Mangliawan sudah ditampung oleh Pemerintah Desa Mangliawan lalu diteruskan ke Pemkab Malang. Dan Bupati Malang sudah memberikan jawaban atas aspirasi warga desa tersebut, yang selanjutnya melaksanakan jawaban Bupati tersebut.

Syamsul juga meluruskan, jika pihaknya memanfaatkan Sumber Air Wendit bukan 210 liter per detik, tapi hanya 50 liter per detik. Sehingga tidak ada warga atau masyarakat terdampak.

“Perumda Tirta Kanjuruhan hingga saat ini belum pernah mendapatkan kompensasi dari PDAM Kota Malang, yang informasinya sebesar Rp 3 miliar, sehingga saya pastikan itu fitnah dan hoax,” tegas Syamsul. [yog/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar