Ekbis

Selama Pandemi, UMKM Dapat Tekanan Berat

Surabaya (beritajatim.com) – Selama pandemi yang melanda, sektor UMKM mengalami tekanan berat. Untuk itu, negara harusnya memberikan perhatian lebih dan hadir di tengah mereka. Pendapat ini diungkapkan oleh Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Jawa Timur, Vabianus Hendrix.

Hendrix melihat, Pemulihan ekonomi nasional melalui UMKM harus menjadi prioritas negara. “New normal memberi tantangan dan peluang. Tantangan dan kendala yang dihadapi UMKM antara lain akses permodalan, birokrasi perizinan yang rumit serta pasar yang lesu. New normal juga harus dijadikan momentum perbaikan penyelenggara negara untuk membenahi birokrasi yang rumit dan menyusahkan UMKM serta memberantas oknum dan mafia perizinan,” katanya.

Ia pun mengungkapkan jika dirinya banyak menerima informasi banyak pelaku UMKM yang mengalami pungli dalam menjalankan usaha mereka. “Hal ini harusnya menjadi PR yang harus diselesaikan negara,” tegasnya.

“Negara harus membina pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya perizinan, bukan sekedar menjadi momok pelaku usaha dengan ancaman penutupan tempat usaha dan pidana. Di sisi lain akses permodalan UMKM harus dipermudah. Kredit mikro dan bantuan modal harus disegerakan mengingat masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki konektivitas dengan dunia perbankan, sehingga tidak sedikit pelaku UMKM justru terjerat rentenir atau dana talangan dengan bunga mencekik,” lanjut Hendrix.

Alumnus UNAIR ini juga menilai bahwa dibutuhkan konsolidasi modal UMKM melalui pembentukan koperasi antar pelaku usaha sejenis. “Agar semakin menguatkan daya saing di pasar dan mampu meningkatkan kualitas usaha melalui inovasi teknologi,” bebernya.

Jika kita menelisik kebijakan new normal yang diterapkan oleh pemerintah, maka dapat kita tarik secara garis besar yaitu suatu upaya percepatan dalam digitalisasi atau otomatisasi. Karena dengan pola-pola produksi seperti itu akan mampu menekan tingkat penyebaran Covid 19 yang nantinya akan melahirkan suatu kenormalan baru atau new normal. Relaksasi kebijakan ini sangat diperlukan untuk menghindari resesi ekonomi, yang diharapkan pada kuartal III dapat pulih dari kontraksi kuartal II. Sektor UMKM harus menjadi perhatian lebih bahkan perlu dijadikan prioritas utama dalam pemulihan,” tambah Hendrix.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, Co-Founder Koperasi Marhaenis Indonesia ini menemukan jika angka yang terserap dari sektor UMKM adalah 95% total tenaga kerja atau 115 juta jiwa tenaga kerja, serta berkontribusi pada 14,4% nilai ekspor non-migas dan penyumbang 61% PDB nasional.

“Strategi pemulihan UMKM sangat diperlukan dengan melihat kontribusi besar yang mampu menstabilkan kembali ekonomi Indonesia dibarengi dengan percepatan melalui digitalisasi, yang sejauh ini sebanyak 36% para pelaku UMKM telah menggunakan platform digital untuk kelancaran usaha mereka,” pungkasnya. [ifw/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar