Ekbis

Realisasi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Mojokerto Hanya 57,44 Persen

Kepala Disperta Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Penyebab kelangkaan pupuk subsidi di Kabupaten Mojokerto ditengarai adanya pengurangan kuota dari Pemerintah Pusat melalui e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Realisasi pupuk pada musim tanam kedua dari pusat hanya 19.503 ton pupuk urea atau 57,44 persen saja dari nominal seharusnya 28.920 ton.

Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko mengatakan, kebutuhan pupuk subsidi di Kabupaten Mojokerto sebanyak 28.920 ton per tahun pada 2020. “Namun realisasi penerimaan pupuk subsidi jenis urea sebanyak 19.503 ton atau 57,44 persen. Yang sudah direalisasikan sebanyak 18.727 ton atau 96 persen,” ungkapnya, Kamis (20/8/2020).

Pupuk bersubsidi tersebut didistribusikan oleh pihak Petrokimia selaku penyedia pupuk. Kuota pupuk subsidi diperoleh hanya sekitar 69 persen dari jumlah total kebutuhan di 18 Kecamatan Mojokerto sehingga terjadi kekurangan yang mencapai 31 persen dan berdampak terhadap kelangkaan pupuk subsidi di pasaran sekitar satu bulan.

“Kelangkaan pupuk bukan adanya permainan dalam distribusi pupuk subsidi di pasaran. Namun kelangkaan pupuk subsisi pada musim tanam kedua ini murni disebabkan karena adanya pembatasan plot pupuk terhadap petani di sejumlah daerah oleh Pemerintah Pusat dalam SK Dinas Pertanian Provinsi Jatim,” katanya.

Masih kata Teguh, pihaknya bersinergi bersama para Camat di Kabupaten Mojokerto untuk mensosialisasikan kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing terkait kelangkaan pupuk subsidi sehingga solusi tercepat dapat menggunakan pupuk non subsidi. Setidaknya, ada delapan kios atau agen pupuk subsidi dan non subsidi yang tersebar di wilayah Kabupaten Mojokerto.

“Hasil monitoring evaluasi di kios maupun agen memang pupuk subsidi minim dan untuk mengantisipasi kekurangan itu kita sandingkan dengan pupuk non subsidi. Pupuk subsidi khusus di area Mojokerto tidak bisa dijual ke daerah. Pihak Petrokimia tidak berani memberikan suplai kepada petani di luar dari SK tersebut,” ujarnya.

Untuk mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Mojokerto, pihaknya juga akan mengajukan untuk menutup kekurangan pupuk subsidi dalam Re-alokasi APBD pada Oktober 2020. Diakuinya, kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut secara otomatis memang akan membuat petani kelimpungan.

“Tidak ada alternatif lain, selain para petani membeli pupuk non-subsidi yang harganya dua kali lipat lebih mahal. Selisih harga pupuk subsidi dan non subsidi cukup banyak sehingga akan memberatkan petani karena akan terjadi pembengkakan biaya tanam. Dari luas tanam 1 hektare, para petani memakai pupuk urea lebih dari 3 kwintal sesuai yang ditentukan pemerintah,” jelasnya.

Saat ini, tegas Teguh, sedang masa tanam kedua berupa tanaman palawija, harga pupuk non subsisi juga cukup tinggi. Harga pupuk urea subsidi kemasan 50 kilogram sekitar Rp105 ribu. Sedangkan, harga pupuk non subsidi kemasan 50 kilogram sekitar Rp250 ribu sampai Rp300 ribu. [tin/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar