Ekbis

PTPN XII Beri Penyuluhan Hukum ke Warga Desa Tegalrejo Malang

SEVP Operation PTPN XII, Tri Septiono, saat memberikan Penyuluhan Hukum ke Warga Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Foto : Brama Yoga/Beritajatim.com.

Malang (beritajatim.com) – Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) XII memberi penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, Selasa (23/3/2021). Hal tersebut menjadi salah satu upaya PTPN XII dalam memberi pemahaman hukum kepada masyarakat.

Salah satunya, agar masyarakat bisa lebih bijak dalam menyikapi permasalahan hukum atau sengketa pada lahan berstatus hak guna usaha (HGU) oleh PTPN XII. Yang selama ini pernah terjadi selama beberapa tahun terakhir.

Bagian Hukum PTPN XII Kebun Pancursari Thomas Valianto Nugroho, mengatakan, bahwa setelah penyuluhan hukum ini, masyarakat desa setempat bisa memahami bahwa HGU PTPN XII tidak ada tumpang tindih dengan sertifikat redist di dalamnya.

“Yang perlu diketahui, bahwa antara area sertifikat HGU dengan area redist itu berbeda tempat. Sehingga isu yang tersebar di masyarakat selama ini, didalam HGU tersebut ada tumpang tindih. Itu hal yang tidak benar,” ujar Thomas.

Sengketa tanah Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) XII di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang masih diwarnai saling klaim. Antara warga desa setempat dengan pihak PTPN XII.

Pihak PTPN XII mengaku, dari sekitar 1.300 hektare lahan yang berada di status Hak Guna Usaha (HGU) oleh PTPN XII, ada seluas 635 hektare lahan yang diklaim dimiliki oleh warga, dan dikelola oleh warga. “Dari 1.300 an hektare lahan, ada sekitar 635 hektare yang atas nama warga. Jadi kita (PTPN XII) sekitar 700 hektare an. Itu bentuknya lahan perkebunan, bukan pemukiman,” tambah SEVP Operation PTPN XII, Tri Septiono.

Pihak PTPN XII pun hingga kini berupaya untuk mencari kebenaran tersebut. Pasalnya, berdasarkan informasi yang dihimpun PTPN XII baik dari warga maupun sumber lainnya, juga ada sejumlah bidang tanah yang berada di bawah penguasaan warga lain di luar Desa Tegalrejo. “Kalau tadi ada yang bilang juga ada yang atas nama warga selain Desa Tegalrejo, kami minta tolong disertakan buktinya. Dalam hal ini mungkin kelengkapan berkasnya,” imbuhnya.

PTPN XII dalam hal ini, juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang beserta jajaran dibawahnya, bersedia untuk memfasilitasi agar perkara ini, bisa segera mendapat titik terang. “Yang kami minta, ya pertama dari Pemerintah Desa (Pemdes) Tegalrejo, sebagai perpanjangan tangan dari Pemkab. Kami minta dibantu perkara inventarisir kelengkapan berkasnya. Jika memang ada, akan kami sesuaikan dengan data dan berkas yang kami punya,” Septiono mengakhiri. (yog/kun)


Apa Reaksi Anda?

Komentar