Ekbis

PKS Pertanyakan Janji Dirut PDAM Jember

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Jember Yessiana Arrifah (jilbab biru)

Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jember, Jawa Timur, mempertanyakan janji Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Adi Setiawan terkait realisasi dana dari pemerintah pusat yang menjadi kompensasi dana pendampingan program yang dikucurkan APBD.

Legislator PKS Nurhasan mengingatkan, APBD Jember sudah menggelontorkan dana Rp 7 miliar untuk pendampingan program penyambungan sambungan air gratis untuk masyarakat miskin. Kali ini dalam Perubahan APBD 2019, PDAM kembali meminta dana pendampingan Rp 10 miliar.

Program sambungan air gratis ini sendiri berlangsung pada 2018-2022. Dana pendampingan akan digelontorkan setiap tahun selama rentang waktu itu dengan nominal berbeda, mulai dari Rp 7 miliar, Rp 10 miliar, Rp 15 miliar, Rp 25 miliar, hingga Rp 30 miliar pada 2022.

Nurhasan mengatakan, dalam rapat dengan pemerintah daerah dan PDAM beberapa waktu silam, ada pernyataan bahwa dana itu akan diganti pemerintah pusat. “Sesuai komitmen Fraksi PKS, apabila dana pendamping digelontorkan sesuai peraturan daerah dan diganti pemerintah pusat sesuai yang kita bahas, maka peraturan daerah penyertaan modal bisa kita lanjutkan,” katanya, saat rapat Badan Anggaran DPRD Jember dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, di gedung parlemen, Rabu (31/7/2019).

Seingat Nurhasan, nominal dana pemerintah pusat yang digelontorkan itu tiga kali lipat dana pendampingan yang dikeluarkan Pemkab Jember. “Apakah dana yang dijanjikan Dirut PDAM akan digelontorkan pemerintah pusat sudah masuk ke dalam APBD Jember? Kalau memang oke, sesuai, kita gelontorkan (dana pendampingan) Rp 10 miliar,” katanya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Jember Yessiana Arrifah mengatakan, dirinya pernah menjadi bagian dari project implementation unit (PIU) program tersebut. “Mekanismenya adalah reimburse. Kita mengeluarkan uang dulu, kemudian surat pertanggungjawaban dan sebagainya kita verifikasikan ke kementerian: berapa nilai SPJ yang terverifikasi bisa diklaim untuk reimburse,” katanya.

Tahun 2018, program tersebut direncanakan untuk seribu rumah. “Anggaran sambungannya adalah Rp 3 juta per unitnya. Jadi seharusnya ita menerima Rp 3 miliar (dari pemerintah pusat). Ini masih kami cek, apakah sudah masuk pendapat BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah),” kata Yessiana.

Yang jelas dari dana pendampingan Rp 7 miliar yang digelontorkan untuk program PDAM pada 2018, Rp 5 miliar untuk instalasi perpipaan dan sisanya untuk sambungan ke rumah. Yessiana mengatakan, dana yang digelontorkan untuk perpipaan tidak diganti oleh pemerintah pusat. Namun PDAM menerima instalasi pengolah air minum dari pemerintah pusat dan masih dalam proses. Penjelasan ini tak memuaskan Nurhasan. “Sudahlah, datangkan PDAM untuk rapat,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi setuju jika Komisi C mengklarifikasi hal itu. Namun Ketua Komisi C Siswono mengatakan, anggaran dari pemerintah pusat yang digelontorkan untuk PDAM sebenarnya tak harus mendapat dana pendampingan dari APBD.

Komisi C pernah melakukan studi banding ke Palembang. “Di Palembang, alokasi dana sharing nol persen. Kucuran bantuan dari pusat tetap clear ada dan berjalan cukup signifikan. Jadi tidak harus ada ada dana sharing. Menurut saya PDAM Jember terlalu dimanjakan. Semestinya, Pemkab Jember fokus kepada yang lain, khususnya persoalan infrastruktur jalan. Selayaknya sudah ada peningkatan, bukan hanya pemeliharaan jalan, karena kerusakannya luar biasa,” kata Siswono. [wir/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar