Ekbis

Pemkab Pamekasan Diminta Bijak Sikapi Rokok Ilegal

Pamekasan (beritajatim.com) – Salah satu pengusaha tembakau di Pamekasan, M. Suli Faris yang akrab dipangil Sulfa meminta pemerintah kabupaten (pemkab) agar bijaksana menyikapi persoalan rokok ilegal di wilayah setempat dan persoalan tata niaga tembakau yang tidal sesuai dengan harapan petani.

Hal tersebut disampaikan pasca adanya rencana pemkab Pamekasan, yang tengah berupaya menekan peredaran barang kena cukai ilegal. Salah satunya dengan menggunakan Sistem Informasi Rokok Ilegal (Siroleg) milik Kantor Bea Cukai Madura.

“Seperti kita ketahui bersama, rokok ilegal memang salah karena bertentangan dengan UU. tapi pemerintah harus bijak menyikapi itu. Rokok ilegal itu menjamur salah sati penyebabnya karena pemerintah hingga saat ini belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” kata M. Suli Faris, Jum’at (4/6/2021).

Memang saat ini pemkab setempat tengah berupaya mensejahterakan masyarakat melalui program Wirausaha Baru alias WUB. Namun hal tersebut dinilai belum dapat mengurangi angka pengangguran. “Angka pengangguran setiap tahun semakin meningkat prosentase, daya beli masyarakat semakin turun dan pendapatan per kapita juga semakin rendah,” ungkapnya.

“Termasuk juga harga rokok semakin tinggi karena cukai rokok setiap tahun selalu naik. Sedangkan harga tembakau setiap musim panen juga sangat rendah dan tidak sesuai dengan biaya produksi petani, sehingga petani pun setiap tahun selalu mengalami kerugian,” imbuhnya.

Dari itu, ia menyarankan pemerintah agar tidak terlalu masuk pada pemberantasan beruapa operasi dan penindakan rokok ilegal. Pemerintah kab pamekasan harus lebih fokus pada kesejahteraan masyarakat. “Hemat kami, pemerintah dalam hal ini bupati tidak perlu berada di garis depan dalam upaya menangani persoalan rokok ilegal,” tegasnya.

“Terutama yang berkaitan dengan operasi dan penindakan, soal operasi dan penindakan biarlah dilakukan pihak Bea Cukai dan Kepolisian, karena memang sudah menjadi domain mereka,” sambung mantan wakil ketua DPRD sekaligus mantan Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Pamekasan.

Selain itu, ia juga menyampaikan beberapa tugas yang semestinya dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya berkenaan dengan persoalan tersebut.¬†“Sebenarnya tugas bupati dan jajarannya dalam hal penegakan hukum¬†cukup melakukan sosialisasi tentang larangan rokok ilegal, serta memfasilitasi masyarakat yang ingin mendirikan usaha rokok melalui proses perizinan yang mudah dan cepat,” jelasnya.

“Dan tidak kalah penting juga harus mengarahakan anggaran yang bersumber dari DBHCT (Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau) pada kegiatan pemberdayaan petani tembakau, baik beruap subsidi pupuk dan lainnya. Serta mengarahkan anggaran yang berasal dari DBHCT pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk pemanfaatan untuk bidang kesehatan dasar dan lainnya,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, Suli (sapaan akrab Suli Faris) juga menyampaikan penggunaan DBHCT yang semestinya dilakukan oleh pihak terkait, termasuk oleh Pemkab Pamekasan. “Jadi penggunaan anggaran DBHCT itu harus difokuskan pada program kesehatan, bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, serta penegakan hukum,” pungkasnya. [pin/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar