Ekbis

Pemerintah Harus Pastikan Semua Proyek Energi Berjalan Benar

Surabaya (beritajatim.com) – Komisi VI DPRI, M,Nasim Khan, meminta agar pemerintah mengecek dan mengevaluasi kembali seluruh proyek energi nasional. Hal ini diungkapkan setelah insiden blackout (pemadaman) listrik yang terjadi pada Minggu lalu.

Negara harus tegas mengevaluasi serius hal ini. Negara cek ulang seluruh sistem energi proyek-proyek  yang terbangun dan mempersiapkan serta mengevaluasi yang akan dibangun. Selanjutnya negara harus memastikan proses operasional sistem energi seluruh proyek nasional siap secara khusus menghadapi kemungkinan padamnya energi listrik,” harap Nasim.

Tak hanya menuai masukan, blackout PLN kemarin juga menuai keluhan yang berbuntut jalur hukum untuk menyalurkan keluhannya dengan nilai tuntutan yang tidak tanggung-tanggung, mencapai ratusan triliun rupiah.

Meski demikian, terdapat pula berbagai pihak yang menyatakan agar menyikapi peristiwa blackout kemarin dengan kepala dingin. Salah satunya Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Zubir. Anggota DPR dari Partai Hanura mewakili Dapil Banten III tersebut meminta berbagai pihak untuk menahan diri agar tidak timbul kerugian yang lebih besar bagi rakyat kebanyakan.

“Saya memahami bahwa kita semua kecewa terkait peristiwa kemarin. Tapi jangan seperti itu, menuntut sangat besar, sampai ratusan triliun rupiah. Patut diingat, bahwa PLN ini adalah BUMN yang melayani hajat hidup orang banyak. Listrik telah menjadi kebutuhan primer bangsa Indonesia. Jika tuntutannya terkabul, apa tidak menjadi tambah susah semua. PLN bisa bangkrut untuk membayar tuntutan itu, listrik jadi mati lagi. Jadinya justru menyulitkan semua, apa itu yang kita mau?,” kata pria yang akrab disapa Inas tersebut bertanya dengan nada retoris.

Meski demikian, Inas mempersilakan jika rakyat hendak menuntut kompensasi atas blackout kemarin. PLN pun diyakininya pasti memberikan kompensasi sesuai regulasi yang ada. “Sekarang, silakan tuntut PLN untuk memberikan kompensasi. Banyak metodenya. Mungkin listrik bisa digratiskan 1-2 hari, atau pengurangan tagihan, macam-macam. Yang penting ada kompensasinya,” tegas Inas.

Pejabat Publik Seharusnya Lebih Wise
Selain itu, Inas menyayangkan pernyataan sejumlah pejabat pemerintah yang semestinya bisa lebih lebih bijak lagi dalam menyikapi kondisi yang ada, termasuk dalam menanggapi keluhan pelanggan PLN. Bukan justru seolah mendorong pelanggan yang terdampak blackout untuk melakukan tuntutan hukum.

“Saya kira tidak masuk akal pernyataan yang mendorong rakyat untuk melakukan tuntutan hukum terhadap PLN terkait blackout kemarin. Sebagai pejabat publik seharusnya memahami bahwa PLN itu adalah BUMN, bagian dari instrumen negara untuk menyejahterakan rakyat. Kalau BUMN kolaps kan merugikan semua. Pejabat itu tidak pada tempatnya berbicara begitu. Seharusnya bisa lebih wise,” saran Inas. [rea/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar