Ekbis

Pelaku Usaha Berharap Keberpihakan Pemkot Malang Saat Ada Pembatasan

Ketua Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Malang Indra Setiyadi.

Malang(beritajatim.com) – Ketua Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Malang Indra Setiyadi berharap Pemerintah Kota Malang berpihak kepada pelaku usaha saat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sebab, mereka mengeluhkan omzet menurun apalagi jam operasional terbatas karena ada jam malam maksimal pukul 20.00 WIB.

“Harapan kami Pemda memberikan kebijakan yang bisa mendongkrak pendapatan selain meminta tutup sesuai aturan jam malam,” kata Indra.

Indra mengatakan, Pemkot Malang seharusnya tidak memukul rata seluruh tempat usaha harus tutup sesuai aturan jam malam saat PPKM berlangsung. Sebaiknya, Pemkot Malang melakukan pemetaan tempat usaha yang sudah sesuai protokol kesehatan tetap diperbolehkan buka sementara yang tidak sesuai barulah diminta tutup sesuai aturan.

“Dunia kuliner ini sudah menerapkan protokol kesehatan. Daerah seharusmya memiliki peta dimana tempat kuliner rawan yang tidak memenuhi prokes dan mana kuliner yang sudah terverikasi Kemenparkraf. Jumlah meja dan kursi sudah kita kurangi, thermo gun, handsanitizer juga kita siapkan sejak awal pandemi,” ujar Indra.

Indra mengaku, selama penerapan PPKM dirinya tidak pernah mendapatkan surat resmi dari Pemkot Malang. Baik sebagai ketua Apkrindo Malang maupun sebagai pemilik Rumah Makan Kertanegara. Dia mengkritik Pemkot Malang kurang dalam melakukan sosialisasi PPKM.

“Kami tidak mendapat surat sama sekali, soal PPKM. Secara person tidak ada secara organisasi juga tidak ada. Menurut saya paling penting adalah gencarkan sosialisasi protokol kesehatan ke masyarakat,” kata Indra.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkot Malang Nur Widianto sosialisasi terkait surat edaran PPKM diserahkan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Menurutnya, pelaku usaha bisa mengakses informasi dari sumber lain tentang surat edaran PPKM.

“Harusnya sudah. Seperti halnya edaran sebelumnya, dan pintu informasi juga sangat banyak. Mengacu pada pola sebelumnya dilewatkan OPD pengampu untuk dteruskan ke stake holdernya,” tandas Nur Widianto. (Luc/kun)



Apa Reaksi Anda?

Komentar