Ekbis

Pakar Hukum UHT Beri Pandangan tentang Kasus Jiwasraya

Surabaya (beritajatim.com) – Baru-baru ini, gencar diberitakan terkait persoalan yang membelit asuransi Jiwa Bersama dan Asuransi Jiwasraya, yakni kasus gagal bayar pada nasabah pemegang polis.

Menurut Prof Dr Mokhamad Khoirul Huda, SH Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Universitas Hang Tuah (UHT) Surabaya, keadaan gagal bayar pada pemegang polis merupakan hal yang sering terjadi di dunia Asuransi Nasional. Hal tersebut dikarenakan masih belum berlakunya Lembaga Penjamin Polis di Indonesia. Padahal UU Asuransi pada tahun 2014 mewajibkan hal itu.

Ia menyebut saat ini yang menjadi pengontrol asuransi hanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karenanya peran OJK dalam mempercepat berdirinya Lembaga Penjamin Polis harus dioptimalkan sehingga permasalahan tidak terjadi.

“OJK itu mengawasi banyak sekali, diluar asuransi ada perbankan, non perbankan dan lainnnya, ini timeng untuk membenahi industri asuransi ada Indonesia jumlahnya sekitar 140. Ini tiap tahun berguguran. Contoh tahun 2015 Bumiasih sudah dipailitkan oleh OJK, berikutnya dicabut izinnya setelah dua ini saya yakin akan menyusul lainnya kalau tidak dilakukan pembinaan pemerintah,” ungkap Prof Dr Mokhamad Khoirul Huda disela pengukuhan dirinya sebagai Guru Besar Ilmu Hukum UHT dalam bidang kajian disertasi Asuransi ini, Rabu (15/1/2020).

“Sampai hari ini tiga tahun belum ada risikonya sangat tinggi sekali sehingga nasib pemegang polis apalagi menengah kebawah resikonya tinggi,” paparnya.

Huda menyebut di Luar negeri, Asutralia, Singapura hingga Malaysia, asuransi menjadi salah satu penyokong perekonomian nasional. Di Singapura lanjutnya sudah terbentuk 2014 lembaga penjaminan Polis.

“Sehingga tidak ada pergerakan apapun, di Indonesia itu belum ada itu jadi masalah,” terangnya.

Huda mengapresiasi, pemerintah mengundang perusahan asuransi asing, namun demikian asuransi nasional harus mengikuti perekembangan karena supaya paradigma diluar mendorong percepatan perusahaan asuransi nasional

“Ternyata apa yang terjadi asuransi asing survive, asuransi nasional ini berguguran satu persatu seperti Jiwasraya sampai 14 sekian trilyun,” paparnya.

Huda juga mengkritik atas lemahnya pengawasan yang dilakukan OJK, padahal pertiga bulan sekali pengelola asuransi harus melakukan pelaporan.

“Yang pasti pertiga bulan melaporkan tapi kok kelolksan ini menjadi pertanyaan?.

Diakui OJK selaku otoritas harus bertanggung jawab, meski demikian tidak bisa saling menyalahkan. Ini menjadi momen pemerintah untuk melakukan perubahan termasuk Lembaga Perlindungan Pemegang Polis harus ada.

Data Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) menunjukkan, sengketa klaim pemegang polis asuransi dari tahun 2006-2014 telah mencapai 517 kasus dengan rincian sengketa klaim pemegang polis asuransi jiwa berjumlah 269 kasus, asuransi sosial berjumlah 4 kasus dan asuransi umum berjumlah 519 kasus.

Baca Juga:

    Tahun 2015-2017 berjumlah 132 dengan perincian, sengketa klaim pemegang polis asuransi jiwa berjumlah 58 kasus, dan asuransi umum berjumlah 74 kasus.

    “Sengketa klaim polis asuransi jiwa terjadi karena pada waktu mengisi surat pengajuan asuransi jiwa (SPAJ) dan surat keterangan kesehatan (SKK) tertanggung dianggap tidak menjelaskan informasi dengan benar (misrepresentation) atau tidak mengungkapkan fakta-fakta material (non disclosure) yang dibutuhkan penanggung,” tegasnya.

    Saat ini pemegang polis Bumiputra berjumlah 5,5 juta, sementara Jiwasraya 6 juta.
    Kondisi Bumiputra terbelit masalah likuiditas dan kinerja keuangan negatif sebesar Rp20 triliun sejak tahun 2018. Tidak hanya itu saja, hingga akhir bulan Januari 2018, total klaim jatuh tempo (outsanding) pada pemegang polis yang belum dibayar mencapai Rp2,7 triliun dari 19.000 orang.

    “Hal ini diperparah dengan sistem informasi yang tidak memadai, sumber daya manusia dan tata kelola menajemen perusahaan yang belum modern,” ujarnya.

    Hal sama dialami Jiwasraya yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bayangkan, dana yang terkumpul dari premi pemegang polis dipindahkan dari surat utang negara ke saham-saham lapis tiga sehingga hasil investasinya minus dan kesulitan likuiditas.

    “Dan klaim polis asuransi dari pemegang polis yang telah jatuh tempo pada akhir 2019 mencapai Rp12,4 triliun. Nilai tersebut merupakan nilai klaim yang harus dibayar kepada 17.000 pemegang polis. Di samping masalah tata kelola tersebut, industri asuransi di Indonesia juga mengalami banyak sengketa klaim dengan pemegang polis (tertanggung),” ungkap pria kelahiran Mojokerto, 15 Januari 1972 ini. [adg/but]





    Apa Reaksi Anda?

    Komentar