Ekbis

Pabrik Rokok Kecil Minta Pemerintah Segera Terbitkan Regulasi Cukai

Salah satu pabrik rokok kecil di Malang

Malang (beritajatim.com) – Pentingnya menyederhanakan cukai rokok mengemuka lagi setelah pemerintah memandang perlu menertibkan regulasi paska Pilpres 2019. Pasalnya masih terjadi praktik oligopoli menikmati tarif cukai lebih murah dengan memanfaatkan celah regulasi pembatasan produksi.

Karena itu pemerintah diminta segera mengeluarkan kebijakan menggabungkan produksi sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret keretek mesin (SKM) dalam kebijakan cukai terbaru nanti.

“Tujuannya agar industri hasil tembakau skala kecil dan menengah termasuk pemerintah tidak terus-menerus dirugikan,” tegas Ketua Harian Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) Heri Susianto di Malang, Jawa Timur, Selasa (20/8/2019).

Menurut Heri, simplifikasi tarif cukai dibutuhkan melalui kebijakan penggabungan agar tidak terjadi oligopoli. Dengan kebijakan selama ini, lanjutnya, perusahaan besar rokok secara riil mampu produksi 6 miliar batang/tahun, yaitu SPM 3 miliar batang/tahun dan SKM 3 miliar batang/tahun, seharusnya masuk golongan 1.

Namun, kenyataannya, mereka menikmati tarif murah di golongan 2. Kebijakan itu dianggap kurang adil bagi pelaku industri hasil tembakau skala kecil dan menengah. “Bahkan sangat rawan terutama dari sisi penerimaan pendapatan merugikan negara,” ujarnya.

Dengan tidak digabungkannya batasan produksi SPM dan SKM, maka secara otomatis mengurangi potensi pendapatan negara. Justru keuntungan itu diraup para perusahaan besar. Perusahaan multinasional pun memanfaatkan celah regulasi guna menghindari membayar cukai sesuai produksi.

Mereka selama ini menikmati tarif lebih murah kendati ia memproduksi sigaret putih tangan (SPT) golongan 3 dengan besaran tarif cukai Rp100/batang.

Karena itu Formasi sangat berharap pemerintah bersikap tegas segera menggabungkan batasan produksi SKM dan SPM. Sedangkan adanya klaim kebijakan penggabungan bakal merugikan petani tembakau ia anggap salah besar.  “Itu tidak benar. Nyatanya mereka menggunakan tembakau impor dan tidak menyerap tembakau dari petani lokal,” tuturnya.

Terkait hal itu pihaknya mengusulkan perlunya perubahan batasan produksi sigaret keretek tangan golongan 3 menjadi 0-1 miliar batang/tahun. Adapun di golongan 2 menjadi 1-2 miliar batang/tahun. Sedangkan golongan 1 di atas 2 miliar batang/tahun.

Heri juga meminta pemerintah segera memberlakukan harga jual rokok 100% bertahap agar menciptakan iklim persaingan yang sehat serta berlaku di seluruh Indonesia.

Semua usulan Formasi itu, lanjutnya, sejalan dengan niatan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang akan menertibkan kebijakan cukai agar tidak ada penghindaran dengan memanfaatkan tarif lebih murah. [luc/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar