Ekbis

Nilai Investasi Triwulan ke-3 di Mojokerto Naik

Mojokerto (beritajatim.com) – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mojokerto mencatat realisasi investasi di penghujung 2019 naik. Realisasi investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Triwulan 3 Kabupaten Mojokerto 2019 naik 46,4 persen.

Yakni tercatat Rp1,83 triliun atau naik sekitar 46,4 persen, sedangkan realisasi investasi pada 2018 mencapai Rp1,25 triliun. Dengan rincian, PMA dari 115 perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp1.339.854.200.000, PMDN dari 51 perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp442.688.700.000.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Mojokerto, Abdulloh Muchtar mengatakan, saat ini pihaknya fokus untuk peningkatan penanaman modal pada 2020. “Sekarang UMK Kabupaten Mojokerto 2020 hampir sama dengan Jakarta, itu yang dikeluhkan investor,” ungkapnya, Sabtu (7/12/2019).

Hal tersebut bukan menjadi kendala, karena lanjut Muchtar, masih ada peluang mempertahankan agar investor tidak lari dari Kabupaten Mojokerto. Yakni dengan memberikan pelayanan perizinan yang lebih mudah dan terbuka didukung infrastruktur yang memadai akan menarik minat investor, sehingga menciptakan investasi yang lebih kompetitif.

“Karena saat ini, pemkab gencar membangun infrastruktur jalan yang nantinya juga bisa memicu investor untuk berinvestasi. Kita juga akan memberikan area khusus di berbagai titik yang bisa dimanfaatkan untuk lahan industri selain di daerah Ngoro dan di utara Sungai Brantas,” katanya.

Diharapkan, hal tersebut akan mempermudah investor memilih daerah sehingga bisa memacu nilai investasi secara simultan. Saat ini, pihaknya juga sedang menyusun bank data yang fungsinya sebagai katalog area kegiatan usaha sehingga investor di luar kota bisa melihat potensi investasi di Kabupaten Mojokerto.

“Kita juga sudah mengirim surat ke seluruh kepala desa yang di areanya bisa digunakan untuk kegiatan usaha dan beberapa desa sudah masuk kategori sebagai daerah yang areanya bisa digunakan untuk kegiatan usaha. Desa-desa tersebut akan ditindaklanjuti dengan konsultan untuk melakukan pendataan detail ke lapangan,” paparnya.

Muchtar menambahkan, visualisasi akan ditampilkan lewat video atau buku di mana area tersebut dapat digunakan untuk prioritas kegiatan apa saja. Pemetaan daerah untuk kegiatan usaha, juga akan menjangkau informasi mengenai status tanah dijual lepas, disewakan atau sistem kerjasama.

Termasuk Tanah Kas Desa (TKD), lanjut Muchtar, boleh digunakan kerjasama bagi hasil. Batas kerjasama TKD tiga tahun itu yang dipikirkan investor. Ini akan menjadi patokan investor ketika mencari lahan untuk berinvestasi. Bentuk pelayanan terpadu tersebut diharapkan bisa melayani semua pelayanan usaha apapun dari 141 jenis izin yang ditanganinya.

“Kami suport dengan memberikan izin karena kemudahan izin akan menunjang kelancaran perekonomian di daerah. Dengan ini, diharapkan tahun depan realisasi investasi di Kabupaten Mojokerto terus meningkat dibanding tahun ini, meski UMK kita tahun 2020 di angka Rp 4.179.787,” tegasnya. [tin/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar