Iklan Banner Sukun
Ekbis

Merasa Sudah Bayar, Warga Tiga Desa di Jember Persoalkan Tunggakan PBB

Wulyo Aji, Warga Desa Sidorejo

Jember (beritajatim.com) – Perwakilan warga tiga desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mempersoalkan masih adanya tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang tercatat di Badan Pendapatan Daerah. Mereka curiga pajak yang sudah dibayar belum disetorkan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember oleh petugas.

Tiga desa itu adalah Desa Sidorejo, Kecamatan Umbulsari, Desa Sidodadi dan Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo. Wulyo Aji, perwakilan warga Desa Sidorejo, mengatakan, dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterima sebagian warga tertulis adanya pajak terutang sejak 2016 hingga 2021.

“Itu pun bervariasi. Tidak semua SPPT seperti itu,” katanya, usai bertemu dengan Komisi C DPRD Jember, Jumat (10/6/2022). Adanya tunggakan pajak ini memunculkan pertanyaan, karena mereka merasa sudah patuh membayar PBB.

Aji sempat mengecek ke Bapenda. “Ternyata memang belum terbayar, dan tercatat masih terutang,” katanya. Ia menyebut persoalan tunggakan PBB ini sebagai pembodohan terhadap warga yang patuh hukum.

Persoalan ini memicu krisis kepercayaan pada masyarakat. Apalagi sebagian warga ditakut-takuti agar tidak mempersoalkan hal tersebut. “Mereka diintimidasi untuk datang dan menyuarakan kebenaran ini. Pemerintah tidak boleh diam. Ini harus diproses,” katanya.

Berdasarkan data Bapenda Jember, persentase pelunasan PBB tiga desa itu pada 2021 memang terhitung rendah. PBB Desa Sanenrejo hanya terbayar 28,47 persen, Desa Sidodadi 41 persen, dan Desa Sidorejo hanya 32,6 persen.

Sekretaris Komisi C DPRD Jember Hasan Basuki berharap Bapenda memperhatikan dan menindaklanjuti keluhan masyarakat ini. “Warga berharap pemerintahan lebih baik, khususnya dalam penarikan PBB. Masyarakat desa rata-rata merasa patuh membayar PBB, tapi uangnya tidak sampai. Mereka sakit hati. Apalagi mereka sudah membayar bertahun-tahun, tapi muncul di SPPT nunggak sekian tahun,” katanya.

Warga semakin takut, karena ketidakpatuhan membayar pajak bisa berujung pidana. “Kebiasaan masyarakat desa taat dan patuh terhadap hukum. Warga jadi risau dan susah tidur. Ini muaranya Bapenda sendiri,” kata Hasan. [wir/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar