Ekbis

Masyarakat Trenggalek Tolak Tambang Emas, Ini Kata Pemprov Jatim

Kepala DPMPTSP Jatim Aris Mukiyono, didampingi Plt Kadis ESDM Jatim, Drajat dan Plt Kadis Lingkungan Hidup Jatim, Sinarto.

Surabaya (beritajatim.com) – Rencana eksploitasi tambang emas di Kabupaten Trenggalek oleh PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) mendapat penolakan dari Bupati Trenggalek dan masyarakat setempat. Apa kata Pemprov Jatim?

Pemprov Jatim melakukan konferensi pers. Konferensi pers tersebut menghadirkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jatim Aris Mukiyono, Plt Kepala Dinas ESDM Jatim Drajat Irawan dan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim Sinarto.

Kepala DPMPTSP Jatim, Aris Mukiyono menegaskan bahwa rencana eksploitasi tambang emas di Kabupaten Trenggalek belum final.

“Hingga kini, PT SMN dilarang melakukan operasi produksi, bahkan belum mengambil Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) di DPMPTSP Provinsi Jawa Timur,” tegas Aris kepada wartawan di Kantor DPMPTSP Jatim, Minggu (14/3/2021).

Dia menjelaskan, PT SMN hingga saat ini juga belum memenuhi kewajibannya, untuk menyampaikan biaya jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang, senilai total 939.221,15 dollar AS. Dimana hal tersebut terlampir dalam klausal rekomendasi sebelum PT SMN melakukan Operasi Produksi (OP).

“Artinya, hak melakukan operasi produksi pertambangan tidak dimiliki oleh perusahaan PT SMN, dikarenakan sedang menghadapi permasalahan internal dari sisi finansial,” imbuh mantan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim ini.

Selain itu, dalam pembahasan tersebut, juga disampaikan perlunya penyesuaian terhadap luasan pertambangan mengenai rencana tata ruang wilayah di Trenggalek.

“Jika memang ada aspirasi masyarakat sebagian besar menolak adanya aktivitas pertambangan emas di sana, maka perlu dilakukan peninjauan kembali atas proses perizinan yang telah dilalui PT SMN,” tutur Aris.

Adanya sinergitas dari seluruh stakeholder, diharapkan dapat membuat iklim investasi tersebut tidak boleh bersifat destruktif, baik pada tatanan sosial maupun terhadap kelestarian alam. Hal ini berseiring dengan pembangunan ekonomi dan perluasan lapangan kerja sebagai upaya membangun Jatim Harmoni.

“Investasi yang masuk ke Jatim tetap harus menjunjung tinggi harmoni sosial dan ramah lingkungan, karena dengan itulah kita akan mampu membangun investasi yang sustainable,” imbuhnya.

Adanya kronologi proses pengajuan izin pertambangan oleh PT SMN di Kecamatan Munjungan, Dongko, Watulimo, Kampak, Suruh, Pule, Tugu, Karangan, Dongko Trenggalek tersebut, berawal dari tahun 2005.

Dimana pada tahun 2005 diterbitkan izin pertambangan tersebut oleh Bupati Trenggalek, pada 28 Desember 2005, dengan luasan lahan tambang mencapai 17.586 hektare. Dalam izin tersebut, pihak Kabupaten Trengggalek memberikan jangka waktu dua tahun sejak ditetapkan.

Lalu, pada tahun 2007 pihak PT SMN mengajukan izin perpanjangan dan tambahan luasan, dan disetujui oleh Bupati Trenggalek pada 14 Desember 2007, dengan perubahan luasan lahan 30.044 hektare. Perubahan luasan tersebut semakin besar dimana di tahun berikutnya permintaan izin tambang tersebut mencapai 29.969 hektare.

Namun, pada tahun 2014, dengan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 545/172/406.027/2014, tepatnya 21 Februari 2014, pihak Pemkab Trenggalek memberlakukan pengehentian sementara rencana pengeboran PT SMN.

Dalam rentan waktu tersebut, perubahan kewenangan perizinan pertambangan yang semula berada di Kabupaten Trenggalek, dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Perubahan peralihan izin tersebut, dimanfaatkan oleh PT SMN untuk mengajukan permohonan rekomendasi teknis (rekomtek) penambahan jangka waktu izin usaha pertambangan. Hal ini dibuktikan, dengan lampiran surat dari Direktur PT SMN pada 8 September 2015, dan disetujui oleh P2T (Badan Penanaman Modal Provinsi Jatim) pada 16 Desember 2015.

Berdasarkan kajian teknis yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur, akhirnya pada 24 Juni 2019, P2T-DPMPTSP Provinsi Jawa Timur menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) kepada PT SMN.

Namun, berdasarkan rekomtek dari Dinas ESDM, IUP-OP PT SMN per tanggal 24 Juni 2019 selama 10 tahun sejak dikeluarkan dengan luasan 12.813,41 hektare, hal tersebut tidak seperti luasan ukuran tambang pada waktu awal tahun 2005.

“Dan, dalam klausal rekomendasi teknis tersebut, sebelum melakukan Operasi Produksi, PT SMN harus menyampaikan biaya jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang, yang hingga saat ini belum terpenuhi,” pungkas Aris. [tok/but]

 



Apa Reaksi Anda?

Komentar