Iklan Banner Sukun
Ekbis

Masyarakat Maritim Jatim: Sampai Kapan PPKM Diperpanjang?

Ketua Masyarakat Maritim Jatim, Lukman Ladjoni.

Surabaya (beritajatim.com) – Keputusan pemerintah untuk memperpanjang kembali masa PPKM wilayah Jawa-Bali mulai 7 September hingga 13 September 2021 mendapat sorotan tajam. Kali ini, kritikan keras datang dari Ketua Masyarakat Maritim Jatim, Lukman Ladjoni.

“Seharusnya ada kepastian sampai kapan PPKM ini diperpanjang wahai pemerintah. Jangan diperpanjang yang berulang-ulang. Sekarang, sebagai pengusaha kita punya planing ketika PPKM tidak diperpanjang. Eh, ternyata tiba-tiba diperpanjang. Maka, artinya planing kita berubah lagi karena tidak ada kepastian dari pemerintah,” ujarnya kepada wartawan di kantornya, Selasa (7/9/2021).

Ladjoni menjelaskan, kondisi pelayaran selalu berkaitan dengan produksi. Jika industri melemah, maka pelayaran juga akan melemah. Sebab, muatan dari pelayaran, sebagian besar adalah barang-barang dari hasil industri.

Tidak jauh-jauh, ia pun mencontohkan efek PPKM di lingkungan sehari-hari pada dunia pelayaran. Seperti pada pelayaran kapal feri atau penyeberangan jarak dekat. Selama PPKM diterapkan, penumpang kapal feri wajib melakukan tes PCR. Padahal, harga test PCR cukup mahal dibandingkan harga tiket kapal.

“Harga test PCR-nya jauh lebih mahal ketimbang harga tiket. Akhirnya, kapal feri hanya mengakut truk saja. Mereka kan rugi, karena tidak ada penumpang yang naik,” kata Ladjoni.

Kondisi seperti ini, lanjut Ladjoni, harus bisa dipahami pemerintah. Sebagai mantan Ketua Relawan Nusantara Jokowi-JK, ia juga menyoroti kebijakan PPKM yang berdampak pada puncak kejenuhan masyarakat. Sebab, begitu PPKM diumumkan diperpanjang, masyarakat dan para pelaku UMKM khususnya merasa dikecewakan.

“Masyarakat sudah menunggu, ternyata diperpanjang lagi. Sedangkan kondisi ekonomi sudah seperti ini. Akhirnya kecewa lagi. Ini kan yang terjadi justru malah pemiskinan,” tukasnya.

Pemiskinan, kata dia, para pedagang kaki lima tidak bisa bekerja leluasa. Padahal, roda perekonomian berjalan dari bawah. Seharusnya pemerintah bisa memberi target kapan PPKM ini harus berakhir.

“Masyarakat berharap keindahan, tetapi yang terjadi malah kesulitan. Akhirnya, masyarakat semakin kecewa dan jenuh. Lihat saja, PPKM atau tidak PPKM, masyarakat sudah tidak peduli lagi. Kenapa, mereka juga butuh makan. Mereka tidak lagi berharap pada negara,” tuturnya.

Titik kejenuhan masyakat inilah, masih kata dia, harus bisa menjadi evaluasi pemerintah, agar masyarakat bisa kembali berdaya dan berkarya. (tok/ted)


Apa Reaksi Anda?

Komentar