Iklan Banner Sukun
Ekbis

Kemenkumham RI Bantu UMK Kota Malang Dirikan Perseroan Perorangan

Pengurusan Perseroan Perorangan oleh Kemenkumham Ditjen AHU untuk pelaku UMK di Malang City Expo 2022

Malang (beritajatim.com) – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) mengajak usaha mikro kecil di Kota Malang (UMK) untuk memiliki badan hukum. Mereka memberikan fasilitas pendirian perseroan perorangan di kegiatan Malang City Expo 2022 dengan mengusung tema #AHUBersamaUMK.

Adapun Perseroan Perorangan ini merupakan badan hukum Perseroan Terbatas turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja telah dirilis secara resmi oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada akhir tahun 2021 lalu.

Subkoordinator Dokumentasi dan Pengumuman Badan Hukum, Euis Nurmala menyebut bahwa sosialisasi mereka mendapat respon positif dari usaha mikro kecil (UMK). Para UMK atau masyarakat Kota Malang dapat melakukan konsultasi langsung terkait layanan Ditjen AHU serta melakukan pendaftaran Perseroan Perorangan mulai 28 hingga 31 Maret 2021 mendatang.

“Jadi badan hukum ini memungkinkan para pelaku UMK agar dapat mendirikan perseroan tanpa modal minimal dan dapat didirikan oleh satu orang dengan tanggung jawab terbatas,” kata Euis Nurmala.

Euis menuturkan bahwa mekanismenya, pelaku yang mendaftar Perseroan cukup mengisi pernyataan pendirian secara online dan biaya pendaftaran Rp50 ribu. Pelaku usaha dapat secara langsung memperoleh sertifikat pendirian serta status badan hukum usahanya.

Dalam pendirian Perseroan Perorangan juga tidak memerlukan akta notaris. Hal ini dapat memudahkan para pelaku usaha yang tergolong dalam UMK untuk mendaftarkan usahanya agar berbadan hukum Perseroan Terbatas.

“Dengan hadirnya Perseroan Perorangan di tengah masyarakat Malang, diharapkan dapat membangkitkan semangat para UMK untuk segera mendaftarkan usahanya agar berbadan hukum Perseroan Terbatas,” imbuhnya.

Bagi pelaku UMK yang telah memiliki Perseroan Perorangan dapat mendirikan PT berbadan hukum setara dengan PT Persekutuan Modal atau badan hukum lainnya. Sehingga membuka peluang untuk ikut bersaing dalam dunia usaha seperti lelang, pengadaan, dan ekspor bila disyaratkan berbadan hukum.

“Hadirnya Perseroan Perorangan juga dinilai sebagai solusi untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19 dengan menggerakkan sektor UMK,” ucapnya.

Berdasarkan data Ditjen AHU per 16 Maret 2022, tercatat telah ada sebanyak 19.176 Perseroan Perorangan yang terdaftar. Perseroan Perorangan ini juga disambut baik oleh himpunan bank negara (Himbara) yaitu Bank BRI, Bank BTN, Bank Mandiri, dan Bank BNI.

“Tentu saja ini dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan tambahan modal dari program yang disediakan oleh Bank Himbara khusus untuk pemilik Perseroan Perorangan,” tandasnya. [luc/but]

 

 


Apa Reaksi Anda?

Komentar