Ekbis

Kadin Kabupaten Malang Usul Pemerintah Hitung Ulang Ketentuan Pajak

Malang (beritajatim.com) – Rencana pemerintah menerapkan Omnibus Law Perpajakan mendapat masukan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kabupaten Malang. Dalam diskusi terbatas dengan perwakilan Setjen DPR RI, para anggota Kadin mengusulkan agar pemerintah mengkaji lebih detail terkait insentif perpajakan bagi pengusaha.

“Akses kepada pengusaha terutama dalam hal kemudahan birokrasi perizinan dan perpajakan harusnya dibenahi,” ujar Ketua Kadin Kabupaten Malang, Priyo Sudibyo di kantor Kadin, Jalan Widodaren, Kota Malang, Kamis (27/2/2020).

Kepala Pusat Kajian Anggaran, Setjen DPR RI Dr Asep Ahmad Saefuloh menegaskan bahwa kehadiran tim ini juga dalam rangka menyerap aspirasi kalangan pengusaha. Omnibus Law, kata dia, justru hadir untuk mempermudah akses dan meringkas birokrasi dan kebijakan pemerintah.

“Tujuannya juga untuk menarik investasi dan mempermudah pengusaha,” kata Asep.

Dalam kegiatan ini, Pusat Kajian Anggaran juga melakukan proses pengumpulan data dan kuesioner. Para Anggota Kadin Kabupaten Malang diminta mengisi formulir yang di dalamnya berisi tentang masukan tertulis kepada pemerintah pusat.

Priyo mengapresiasi upaya pemerintah untuk mendapatkan masukan dari kalangan pengusaha. Pria yang juga Ketua MPP Pemuda Pancasila Kabupaten Malang itu menambahkan, keterlibatan kalangan pengusaha dalam proses penyusunan regulasi harus ditingkatkan. Karena pelaku usaha, tegas Priyo, adalah komponen terpenting dalam sebuah tata kelola perekonomian yang tentu harus banyak memberi masukan dan menjadi aktor partisipatif.

“Jangan sampai, keterlibatan ini hanya dilakukan di awal-awal penyusunan nanti dalam aplikasinya ternyata end productnya usul kami ini tidak difasilitasi, padahal kami ini stake holder ekonomi,” ungkap Priyo.

Sementara itu, Wakil Ketua Kadin Jatim, H Ghufron Marzuki mengusulkan agar ada penguatan kapasitas bagi pelaku birokrasi di semua tingkatan. Tujuannya agar pelayanan birokrasi bidang perpajakan maupun dalam bidang perizinan bisa sejalan dengan regulasi.

“Kadang yang di pusat berbeda persepsi dengan yang di daerah, kami sebagai UMKM sulit juga menghadapi itu,” Ghufron mengakhiri. [yog/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar