Ekbis

Kadin Jatim yang Sah Lapor ke Wagub Emil, Mengapa?

Surabaya (beritajatim.com) – Kadin Jatim yang sah melakukan audiensi dengan Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak.

Wakil Ketua Kadin Jatim, Deddy Suhajadi ingin meluruskan adanya undangan menghadiri kegiatan di salah satu Kementerian dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Dengan alasan efisiensi, pihak pengundang dalam hal ini Bappeprov Jatim, hanya mengundang Kadin Kota Surabaya.

“Kadin Jatim yang semula dikabari akan diundang, akhirnya dibatalkan. Karena kita tak diundang, maka yang hadir itu orang-orang Surabaya atau orang-orang yang dapat undangan dari pihak pengundang, dalam hal ini Bappeprov Jatim,” katanya kepada wartawan.

Masalah tersebut, lanjutnya, sudah dilaporkan ke Emil Dardak. Pasalnya, Wagub dinilai tahu persis Kadin Jatim mana yang sah dan tidak sah.

“Pak Wagub juga sangat paham dengan struktural Kadin, karena pernah menjadi pengurus Kadin Pusat periode lalu. Beliau sangat paham tentang struktural Kadin dan tupoksinya. Saat kami beraudensi, Pak Wagub juga bilang kalau urusan organisasi akan mengikuti pemerintah pusat, Kadin Pusat dan Kadin Jatim di bawah kepemimpinan La Nyalla,” tuturnya.

Pihaknya mengaku tidak akan menempuh jalur hukum kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan Kadin Jatim. Hal itu dilakukan karena Kadin Jatim ingin bertindak profesional dalam menyikapi masalah tersebut.

“Kita tidak perlu untuk melangkah ke wilayah hukum. Kadin lebih banyak profesional dan dinilai layak oleh orang lain,” jelasnya.

“Jika ada pihak lain yang membawa bendera dan mengatasnamakan lembaga Kadin Jatim, kita serahkan kepada pemerintah mengakui yang mana. Yang jelas, lembaga Kadin Jatim yang legitimate pimpinan La Nyalla Mattatilitti dan Ketua Umum Kadin Pusat, Rosan Perkasa Roeslani,” imbuhnya.

Pihaknya juga tidak akan mengambil tindakan lain, seperti mengeluarkan yang bersangkutan dari keanggotaan Kadin Jatim, lantaran mereka bukan anggota lagi.

Yang terpenting dari audensi ini, tambahnya, Wagub Emil menyampaikan hasil pertemuan dengan Deputi Perekonomian dengan Pemprov Jatim, akan fokus kerjasama antara pemerintah pusat dan pemprov Jatim di tiga titik untuk pengembangan perekonomian. Titik pertama, yaitu di pantura. Pemprov akan fokus mengembangkan konektivitas antara Suramadu dengan Lamongan.

“Kalau tolnya belum dibangun, ke depan akan dibikin jalan tol antara Lamongan sampai Surabaya. Suramadu harus koneks kemana-mana, termasuk ke wilayah Babat, Mojokerto dan Pasuruan. Jadi, konektivitas di pantura ini adalah terangkainya hubungan ekonomi dengan infrastruktur yang baru nanti akan dikemas antara Lamongan dan Suramadu,” ujarnya.

Titik kedua, akan dikemas di wilayah Probolinggo sambil menunggu perkembangan tol antara Probolinggo-Banyuwangi. Tapi, Probolinggo dengan komunitas pertanian dan perkebunan yang bagus, akan dikonekkan langsung dengan Malang Raya (Kota Malang, Batu, Kabupaten Malang). “Wisata jadi lokomotifnya, tapi UKM akan bergerak,” ucapnya.

Sedangkan titik ketiga, menurutnya, di wilayah Mataraman (Ngawi, Madiun, Magetan) akan dikonekkan. Itu kerjasama dari pemerintah pusat, pemprov dan Kadin Jatim diminta untuk mengkondisikan para pengusaha, khususnya UKM.

“Kami minta dukungan kepada Pak Wagub agar surat edaran mantan Gubernur Jatim Soekarwo bisa dilanjutkan bersama Gubernur Khofifah, sehingga bisa membuat peta UKM di setiap kecamatan. Dengan demikian, pengusaha UKM di kecamatan bisa tergerak dan Kadin Jatim akan memberikan dukungan, karena sudah teregister keanggotaannya,” pungkasnya. (tok/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar