Iklan Banner Sukun
Ekbis

Izin Edar BPOM Masih Proses, Manajemen Produk Kecantikan di Lamongan Hentikan Penjualan dan Promosi

Pengumuman penghentian penjualan dan promosi produk kecantikan oleh pihak manajemen di Lamongan.[ist]

Lamongan (beritajatim.com) – Manajemen produk LC Beauty by KF Skin Cosmetics telah mengumumkan penghentian penjualan dan promosi produk kecantikannya. Penghentian ini lantaran produk tersebut masih dalam proses pendaftaran ke BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

Dalam pengumuman yang dibuat bernomor 001/PPLC.KFS/VI/2022 itu, pihak manajemen juga menyebut bahwa ini dilakukan mulai dari tingkatan distributor, agen, reseller, member, hingga dropshipper, baik secara offline maupun online.

Selain itu, pemilik tempat usaha produk tersebut, Cindy, saat dikonfirmasi juga membenarkan adanya penarikan sejumlah produk kecantikannya yang sudah beredar di pasaran. “Iya mas,” jawab Cindy singkat, Kamis (30/6/2021).

Lebih lanjut, dalam pengumuman yang dibuat tertanggal 29 Juni 2022 itu, juga tertulis bahwa pihak manajemen menyatakan permintaan maafnya. “Berkaitan dengan hal tersebut, maka pihak management LC Beauty by KF Skin Cosmetics meminta maaf atas ketidaknyamanannya. Pihak management juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh distributor, agen, reseller, member dan dropshipper atas kerjasama yang telah terjalin,” tulis manajemen.

Menyikapi kondisi ini, Wakil Ketua komisi B, Bidang Perekonomian, DPRD Jawa Timur, Amar Saifuddin menilai bahwa secara prinsip pihak perusahaan terkait telah melakukan pelanggaran penjualan produk yang ilegal atau belum resmi.

Namun mengenai hal ini, tambah Amar, kewenangannya ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disprindag), yang memiliki UPT. Perlindungan Konsumen. “Jadi secara sengaja atau tidak, pihak perusahaan telah melakukan kesalahan. Dan belum diketahui juga, apakah dia (perusahaan) telah mengajukan ke Badan Standarisasi Nasional atau belum. Itu kan banyak yang harus dipenuhi. Dan kalau belum ada BPOM berarti kan ilegal,” kata anggota dewan dari fraksi Partai Amanat Nasional, Dapil XIII itu.

Tak cukup itu, Amar juga menjelaskan bahwa seharusnya pihak manajemen atau perusahaan terkait memiliki etika dengan tidak memasarkan produk-produk yang masih ilegal tersebut ke masyarakat.

Pasalnya, menurut Amar, dengan belum dikantonginya izin edar dari BPOM, maka produk kecantikan ini bisa saja berakibat fatal bagi para konsumen. Selain itu, produk kecantikan tersebut juga belum bisa diketahui secara pasti kandungan zatnya.

Sementara terkait sanksi, pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Lamongan itu mengatakan, jika perkara ini juga bisa saja dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

“Soal sanksi, kalau tidak ada yang melaporkan gimana caranya memberikan sanksi. Dan apabila ada laporan, pasti nanti akan dilakukan sidang sengketa. Kalaupun itu ada kesengajaan, juga bisa jadi tindakan pidana,” paparnya.

Masih kata Amar, ke depan pihaknya akan melakukan sidak bersama Badan Perlindungan Konsumen demi memastikan produk itu tidak lagi beredar di pasaran, sehingga persoalan serupa pun tak terulang kembali. “Nanti saya akan koordinasi dengan pihak perlindungan konsumen, untuk bersama-sama melakukan sidak ke perusahaan kecantikan tersebut,” tandasnya.

Terakhir, Amar berharap, agar masyarakat, khususnya di Lamongan mampu memilih produk kecantikan yang beredar di pasaran dengan tepat, cermat, dan lebih waspada. Bahkan, kata Amar, masyarakat diminta untuk konsultasi terlebih dahulu dengan dokter dan mengecek di Website BPOM sebelum membeli suatu produk kecantikan.

Mengingat, ungkap Amar, produk kecantikan jika tidak mendapat izin edar dari BPOM diduga mengandung zat kimia yang berbahaya untuk kesehatan. “Saya juga sudah sering menyampaikan pada saat Reses kepada semua masyarakat, baik itu badan usaha maupun perorangan. Jangan sekali-kali mengedarkan produk yang belum memenuhi persyaratan secara administratif, perijinan pemerintah. Karena itu akan merugikan konsumen,” tutupnya.[riq/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar