Ekbis

Izin Bandara Jember Sudah Kedaluwarsa Setahun Lalu

David Handoko Seto

Jember (beritajatim.com) – Izin operasional Bandara Notohadinegoro di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sudah kedaluwarsa setahun lalu. Hal ini terungkap dalam hasil inspeksi mendadak Komisi C DPRD Jember, Selasa (19/11/2019).

Ketua Komisi C David Handoko Seto mengatakan, sidak dilakukan ke Bandara Notohadinegoro setelah mendapat kabar Citilink tak lagi beroperasi bulan ini. Dari pertemuan dengan maskapai, Komisi C mendapat informasi bahwa okupansi penumpang bagus.

Selain itu, Komisi C menemukan fakta mengejutkan. “Ada hal prinsip, bahwa mulai Maret 2018, izin operasional Bandara Notohadinegoro tidak diperpanjang lagi oleh Pemkab Jember,” kata David.

Ini membuat David khawatir soal kelanjutan operasional maskapai penerbangan di bandara tersebut. Apalagi ternyata banyak hal yang memang harus dipertegas pada bandara tersebut. Ini tercantum dalam surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan tertanggal 13 Mei 2018 yang ditujukan untuk Kepala Dinas Perhubungan Jember mengenai Persyaratan Perpanjangan Sertifikat Bandar Udara.

Penyelenggara Bandara Notohadinegoro diminta melampirkan delapan berkas dokumen untuk memperpanjang izin operasional.
1. Surat keputusan pembentukan organisasi unit penyelenggara Bandara Notohadinegoro.
2. Buku pedoman pengoperasian bandar udara (aerodrome manual).
3. Buku pedoman sistem manajemen keselamatan operasi bandar udara (aerodrome SMS manual) yang mencantumkan safety performance indicator dan target.
4. Airport emergency plan (AEP).
5. Dokumen rencana induk bandar udara.
6. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016).
7. Sertifikat bandar udara yang akan berakhir masa berlakunya.
8. Hasil pemeriksaan teknis operasional berkala tahunan dan atau hasil pengawasan keselamatan operasi bandar udara (audit atau inspeksi).

Komisi C akan segera mengundang Dinas Perhubungan dan meminta penjelasan soal ini. “Sebenarnya kalau untuk urusan itu tidak sampai Rp 1 miliar. Tadi Pak Edi (Kepala Unit Pelaksana Teknis Bandara Edi Purnomo) menyampaikan sekitar Rp 700 juta sudah selesai,” kata David.

Jika izin operasional bandara tidak segera diperpanjang, David khawatir akan mempengaruhi minat maskapai. “Ini terkait keselamatan penerbangan,” katanya. Ini juga bisa mempengaruhi rencana Pemkab Jember yang hendak membangun embarkasi dan demarkasi haji.

Beritajatim.com meminta konfirmasi Edi Purnomo melalui pesan WhatsApp, namun tidak dijawab kendati pesan itu tertandai dibaca. Sementara itu, Kepala Dishub Jember Hadi Mulyono mengatakan, biaya pembaruan izin bandara akan diajukan pada APBD 2020. “Tapi kalau 2018, kami baru tahu kemarin, sehingga kami ajukan. Saya kan baru kemarin (tahun ini) di Dishub,” katanya.

Dalam surat tertanggal 14 November 2019 yang ditandatangani Hadi Mulyono, Dishub memohon anggaran sertifikat bandara kepada Bupati Faida. Di sana disebutkan, masa berlakui sertifikat Bandar Udara Notohadinegoro bernomor 067/SBU-DBU/III/2013 berakhir pada 20 Maret 2018. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar