Ekbis

INSA: Tol Laut Tidak Berpihak Pada Pemilik Kapal

Surabaya (beritajatim.com) – Kebijakan Tol Laut kembali menuai kritik dari Indonesia Shipowners’ Association (Insa) Surabaya. Salah satunya tak dilibatkannya kapal-kapal kecil (Pelra) maupun kapal besar yang sudah ada dalam kebijakan Tol Laut.

“Mereka membuat kami head to head dengan kapal yang disediakan oleh pemerintah sendiri. Kapal-kapal besar di beli dan disubsidi serta masuk ke rute-rute yang sudah kami lalui. Otomatis kapal kami banyak yang tidak jalan,” ungkap Ketua Indonesia Shipowners’ Association (Insa) Surabaya, Stenvens Handry Lesawengen.

Akibatnya perusahaan pelayaran kembang kempis. Sementara keinginan pemerintah untuk menurunkan harga komditas melalui program tersebut ternyata juga tidak tercapai. Untuk itu, konsep Tol Laut harus diubah.

Hal ini diadukan Insa pada Ketua Kadin Jatim, Adik Dwiputranto di Graha Kadian Jatim, Surabaya, Jumat (3/7/2020). Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang Organisasi Dedy Suhajadi dan sejumlah pengusaha pelayaran di Surabaya.

“Ide tol laut ini sangat brilian, tetapi konsepnya kurang tepat. Analognya begini, saya punya angkutan yang akan dibawa ke desa di Gresik atau Lamongan, yang tidak perlu bus yang besar dan hanya butuh bemo karena kebutuhannnya juga tidak besar. Ketika saya menyiapkan bus yang besar yang akan mengangkut ke sana, itu menjadi salah besa,” kata Stenvens.

Menururtnya, konsep tol laut saat ini adalah konsep containerise padahal jalur tol laut tidak perlu container tetapi curah karena kebutuhannya tidak banyak. Sehingga tingkat okupansi kapal yang disediakan oleh pemerinah rendah. Dan untuk meningkatkan tingkat tererisian tersebut, akhirnya Menteri Perdagangan mengeluarkan peraturan baru Permendag nomor 50/2020 tentang jenis barang yang bisa dimuat oleh kapal Tol Laut menjadi sangat banyak.

Sehingga pengusaha pelayaran swasta akhirnya harus bersaing dengan kapal tol laut yang mendapat subsidi pemerintah, bahkan untuk barang non-sembako. “Dalam aturan itu semua jenis barang diatur, jumlah item diperbanyak sehingga pelayaran swasta atau kapal perintis semakin tidak bisa bergerak. Kalau mematikan kami dengan fair itu masih bsia diterima, tetapi kalau dengan subsidi ya pasti kami akan mati,” tambah salah satu pemilik kapal, Suwito Hartanto.

Ia berharap, pemerintah mau untuk meninjau kembali konsep ntersebut dan mengubahnya dengan melibatkan swasa. Apalagi sejauh ini, dengan alokasi anggaran cukup besar yang sudah dikeluarkan, ternyata harga barang di daerah tujuan ternyata tidak berubah.

“Padahal tujuan konsep Tol Laut awalnya adalah untuk mengurangi disparitas harga di daerah-daerah terpencil, dan tidak terjangkau, dan yang seharusnya tidak membutuhkan kapal besar, cukup dengan kapasitas 1.000 GT,” jelasnya.

Dia menceritakan, sebagai contoh jumlah kapal perintis dengan rata-rata kapasitas 1.000 GT di Pelabuhan Kalimas Surabaya ada sebanyak 100 unit, dari jumlah itu hanya sekitar 50 persen yang beroperasi secara rutin. Secara total di Jatim jumlah kapal perintis mencapai ribuan.

Akibatnya, kapal-kapal perintis tersebut tidak dapat menghasilkan tetapi justru harus mengeluarkan biaya operasional seperti biaya sewa parkir, termasuk biaya pengurusan 22 sertifikasi kapal setiap 6 bulannya.

Jika pengusaha pelayaran dilibatkan dalam program tol laut, Steven menegaskan bahwa pihaknya tidak meminta subsidi. “Kami hanya ingin regulasi pelayaran yang sangat banyak seharusnya bisa disederhanakan,” imbuh Stenvens yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan dan Kemaritiman Kadin Jatim.

Menanggapi keluhan tersebut, Adik Dwiputranto mengatakan bahwa Kadin Jatim akan berupaya memperjuangkannya. Kadin akan melakukan mediasi dengan seluruh stakehorder terkait. “Jangan sungkan ke Kadin Jatim karena Kadin adalah alat perjuangan kita,” tegasnya.[rea/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar