Ekbis

Implementasi PLTS Atap, Begini Kata Samator Group dan PIM Pharmaceuticals

Surabaya (beritajatim.com) –  Masa depan dan tren Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS ) Atap di industri energi terbarukan begitu menarik dan menjanjikan karena bisa memberikan penghematan pengguna dan mengurangi emisi karbon,.

Namun kenyataanya di level implementasi ke pengguna masih perlu perbaikan sehingga lebih banyak pihak terpacu untuk menggunakan PLTS Atap sebagai bagian dari solusi bauran energi yang digunakan.

Salah satunya adalah Tirta Kusuma dari PT PIM Pharmaceuticals, produsen farmasi dan obat-obatan yang memiliki beberapa fasilitas di Jawa Timur.

“Sebagai salah satu pelaku usaha kami melihat PLTS Atap ini adalah salah satu alternatif kami untuk makin kompetitif dan lincah karena bisa menghemat pemakaian listrik dan ikut melestarikan lingkungan. Sayangnya Permen 49/2018 yang begitu menarik belum dapat kami nikmati karena hingga saat ini kami belum bisa mendapatkan penyambungan net metering dari PLN di salah satu gedung kami, meskipun seluruh syarat sudah kami lengkapi sejak tahun lalu” karta Tirta menyampaikan, Senin (26/7/2021).

“Harapan kami sebagai perusahaan yang harus menunjang kepastian pasokan obat-obatan dan vitamin kepada masyarakat di tengah pandemik tentunya bisa didukung dengan pembaruan Peraturan Menteri ESDM ini sehingga bisa ada kepastian dan transparansi permintaan Net Metering terhadap perusahaan kami” tambahnya.

Begitu juga dengan Imelda Harsono, Vice Director Samator Group yang juga Direktur PT Aneka Gas Industri Tbk. Sebagaimana diketahui masyarakat luas dalam pandemik ini Samator Group melalui berbagai fasilitas pabriknya di seluruh Indonesia berjuang bersama nakes dan pemerintah agar pasokan oksigen seluruh masyarakat Indonesia dapat dipenuhi.

Baru-baru ini Jokowi juga mendorong program Rumah Oksigen yang diinisiasi oleh Samator Group di salah satu pabriknya di Pulogadung, Jakarta untuk membantu kesediaan oksigen dalam fasilitas perawatan bagi masyarakat luas.

“Pabrik Samator di Driyorejo adalah salah satu pionir pengguna energi terbarukan PLTS Atap yang sejak 5 (lima) tahun lalu diatas atap seluas 10.000 m2 atau 1 hektar dengan kapasitas 1 (satu) Megawatt Peak menggunakan investasi dari dana internal.“ kata Imelda.

Imelda berpendapat bahwa untuk mengakselerasi penggunaan PLTS Atap, para pengguna dengan investasi penggunaan nyata seperti Samator Group harus didorong dan bukan malah dianjurkan untuk hanya membeli sertifikat hijau.

“Beberapa waktu lalu kami diminta perusahaan listrik untuk membeli REC atau dikenal dengan Renewable Energy Certificate agar insiatif PLTS Atap kami didukung oleh perusahaan tersebut. Menurut kami selaku pengguna, REC ini adalah salah satu mekanisme yang kurang menarik, karena selain discourage pengguna untuk berinvestasi di PLTS Atap, traceability dari sumber energi terbarukannya juga akan susah dilacak. Bilamana belum ada insentif khusus bagi pengguna.seperti kami, setidaknya jangan dibebani dengan inisiatif yang menurut kami tidak terlalu bermanfaat seperti sertifikat hijau ini ” tambah Imelda

Menurut Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM. Dr. Dadan Kusdiana (Setiawan, 2021), dalam berbagai kesempatan, draft terbaru revisi Permen 49/2018 ini akan mengembalikan tarif ekspor-impor listrik net-metering menjadi 1:1 sesuai Peraturan Direksi (Perdir) PLN No 0733.K/DIR/2013) yang sebelumnya dipakai, periode reset kelebihan transfer listrik diperpanjang dari 3 bulan menjadi 6 bulan, dan penyederhanaan proses pendaftaran serta penukaran kWh meter yang bisa dimonitor secara online. Perubahan ini sesuai dengan masukan berbagai pihak untuk meningkatkan keekonomian PLTS atap sehingga diadopsi lebih luas oleh masyarakat.

Dalam kesempatan terpisah Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Direktorat Jenderal EBTKE Chrisnawan Anditya menyebut PLTS Atap diusulkan akan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga banyak kemudahan yang akan menjadi daya tarik bagi pengguna di masa mendatang (Umah, 2021).

Asosiasi sendiri, menurut Anthony yang juga Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan KADIN Kota Surabaya, juga mengapresiasi langkah pemerintah untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam menggunakan energi terbarukan dengan perbaikan permen tersebut.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua UMUM AESI yang lain yakni Dr Marlistya Citraningrum menyebutkan pentingnya tarif net metering 100%.

“Survei pasar yang dilakukan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) di Jabodetabek, Surabaya, Bali, dan Jawa Tengah menggarisbawahi aspirasi calon pengguna PLTS atap untuk tingkat keekonomian yang lebih baik. Mayoritas responden menginginkan periode balik modal investasi di bawah 7 tahun, dominan di 3-5 tahun. Hal ini tidak dapat dipenuhi oleh regulasi saat ini, yaitu tarif net-metering 1:0.65.” ujarnya

Anggota AESI lain, Vidi Nugraha juga menyampaikan dengan menjadikan tarif ekspor listrik setara tarif impor, periode balik modal dapat diperpendek 1-2 tahun.

“Keekonomian memang masih menjadi salah satu faktor penting bagi masyarakat dan berbagai pihak, di samping motivasi lainnya seperti kontribusi pelestarian lingkungan dan persepsi bahwa PLTS atap merupakan teknologi yang keren dan hi-tech. Perbaikan regulasi yang meningkatkan keekonomian terbukti menjadi pendorong utama naik pesatnya instalasi PLTS atap di sektor industri – dengan adanya penurunan biaya paralel kapasitas dari 40 jam per bulan menjadi 5 jam per bulan. Bila pemerintah serius ingin menunjukkan dukungan pada pemanfaatan energi surya, peraturan yang ada harus merefleksikan tingkat keekonomian yang menarik.”ungkap Vidi.

Sejumlah kendala masih dijumpai di lapangan. Proses penggantian kWh meter menjadi kendala yang paling umum dialami oleh pengguna PLTS atap sektor residensial, survei singkat yang dilakukan IESR (Institute for Essential Services Reform (IESR) pada perusahaan engineering, procurement, and construction (EPC) PLTS atap menunjukkan lebih dari 60% harus menunggu minimal 1 bulan dan tak sedikit yang di atas 3 bulan, dalam kasus pengguna sebagaimana PIM Pharmaceuticals belum menerima bahkan setelah 1 (satu) tahun tanpa kepastian yang jelas – padahal dalam Permen saat ini seharusnya dalam maksimal 15 hari kerja setelah kelengkapan diterima oleh PLN.

“Di AESI salah satu program kami adalah penciptaan Solarpreneur atau wirausahawan yang bergerak di bidang UMKM Energi dengan slogan #seribupeluangkerjahijau. Dengan bertumbuhnya sosok seperti Ibu Imelda dan Bapak Tirta dan calon calon pengguna lain ini harus disikapi sebagai salah satu peluang usaha pemasangan PLTS Atap dan bisa berperan signifikan dalam penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Tentunya hal ini harus dilengkapi dengan kepastian dukungan sarana ekosistem dari PLN, karena itu untuk menghindari mispersepsi maupun diskursus informasi regulasi di lapangan kami mendorong untuk dibentuknya Help Desk bersama antara AESI, Kementrian ESDM dan PLN sehingga untuk kasus yang dialami, para pengguna memiliki kanal pengaduan yang jelas dan transparan.” tambah Anthony Utomo yang menurutnya juga sejalan dengan yang disampaikan AESI dalam audiensi dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif 2 Juli 2021 silam.

Dengan pekerjaan rumah besar pemerintah untuk mencapai target energi terbarukan 23% pada 2025 dan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai Kesepakatan Paris, partisipasi banyak kalangan sangat penting dan tidak terelakkan. PLTS atap adalah salah satu kontribusi nyata masyarakat untuk target tersebut, yang dapat dilakukan secara cepat di seluruh wilayah Indonesia, serta tidak menggunakan anggaran pemerintah.

Instalasi kumulatif 1 GWp PLTS atap dapat menyerap tenaga kerja 20.000 – 30.000 orang per tahun dan mampu menciptakan permintaan untuk pengembangan industri surya dalam negeri – juga menurunkan emisi GRK hingga 1,03 juta ton per tahun.

PLTS atap juga dapat menjadi solusi strategis pemerintah untuk penyediaan akses energi yang berkualitas, berkelanjutan, dan tidak membebani anggaran negara. Pemerintah dapat mengganti subsidi listrik untuk rumah tangga atau kelompok penerima subsidi lain dengan PLTS atap, sehingga mereka dapat menggunakan listrik yang cukup untuk kegiatan produktif dan bahkan tidak perlu membayar listrik.

PLN akan diuntungkan dengan kelebihan listrik yang dapat diekspor, dan dalam jangka panjang subsidi listrik akan hilang seluruhnya. Pemasangan 1 GWp PLTS atap untuk penggantian subsidi listrik akan menurunkan jumlah subsidi hingga 1,3 triliun rupiah per tahun.

Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) berpendapat bahwa ekosistem energi terbarukan PLTS Atap harus memberi kesempatan pengguna seluas luasnya untuk mendapatkan akses energi bersih serta kemudahan dalam proses pemasangan penyambungan net metering yang jelas.

Kesulitan yang dialami dalam aplikasi PLTS Atap oleh Industri kritikal yang sumbangsihnya jelas signifikan bagi kondisi bangsa dan negara saat ini seperti PIM Pharmaceuticals dan Samator Group tidak seharusnya dialami oleh pengguna pada umumnya. Karena bilamana pengguna tumbuh, maka UMKM Energi bisa mendapatkan pasar dan ujungnya memberikan multiplier effect dalam menumbuhkan lapangan pekerjaan yang bisa membantu pemulihan ekonomi nasional. (ted)



Apa Reaksi Anda?

Komentar