Ekbis

Dialog Publik Universitas Jember - PWI

Hipmi: Jember Autopilot, Tak Ada Pemimpin yang Gerakkan Perekonomian

Dialog publik mengenai APBD yang diselenggarakan Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Jember dan Persatuan Wartawan Indonesia, di Gedung Kauje, Kabupaten Jember, Selasa (13/8/2019).(Dok humas unej)

Jember (beritajatim.com) – Pembangunan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, lebih banyak digerakkan oleh transaksi sektor swasta. Sementara itu, belanja pembangunan dari APBD Jember tidak maksimal dan memunculkan akumulasi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) hingga sekitar Rp 713 miliar pada 2018.

“Pergerakan ekonominya sangat terasa karena timbulnya semangat dari anak-anak kabupaten. Inisiatif dari putra-putra kabupaten ini yang menyebabkan ekonomi tumbuh. Sementara dari pemerintah kabupaten, dengan tingginya silpa, ini semestinya bisa digunakan untuk perekonomian. Tahun ini tidak tampak.” kata Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jember Agusta Jaka Purwana, dalam dialog publik mengenai APBD yang diselenggarakan Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Jember dan Persatuan Wartawan Indonesia, di Gedung Kauje, Kabupaten Jember, Selasa (13/8/2019).

Menurut Agusta, di Jember, tidak ada fokus arah pembangunan ekonomi yang hendak dituju. “Pergerakan ekonomi mau diarahkan ke mana, itu tidak tidak ada. Seperti pernah saya sampaikan, Jember ini autopilot: ada tidak adanya pemerintah kabupaten, ya berjalan seperti ini. Jadi tidak ada pemimpin yang menggerakkan perekonomian di kabupaten. Semua atas inisiatif masing-masing,” katanya.

Agusta mengatakan, pemangku kebijakan tidak pernah mengajak pengusaha berbicara soal bagaimana wajah perekonomian Jember ke depan. “Kalau ini dilibatkan, besar sekali potensinya, karena Jember memiliki potensi yang tidak dimiliki kabupaten-kabupaten lain,” katanya.

Ketua Jember Entrepreneur Community Nyoman Aribowo sependapat dengan Agusta. “Banyak pusat perbelanjaan di Jember. Jember ini sentral tapal kuda. Kita bisa menyedot orang Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, untuk belanja di Jember. Uang di tapal kuda masuk ke Jember, pasti pertumbuhan ekonomi pasti luar biasa. Tapi tidak ada stimulus dari pemerintah,” katanya.

Nyoman juga mencontohkan Jember Fashion Carnaval yang bisa menjadi even yang mendatangkan uang. “Tapi itu juga tidak dikelola dengan baik. Saya setiap pagi berjalan-jalan di alun-alun. Kondisi alun-alun memprihatinkan. Sudah jebol semua lantainya, sudah kotor. Ini tuan rumah yang kedatangan tamu, dan tamunya bawa uang. Pemerintah (daerah) tidak ada sense bahwa tamu datang dan dimanfaatkan semaksimal mungkin,” katanya.

Menurut Nyoman, itu semua membutuhkan kebijakan. Pertumbuhan perekonomian, sebenarnya tidak hanya dari APBD, tapi dari kebijakan juga.

Nyoman juga menyoroti masalah perizinan. “Di Jember ironis. Pengusaha mau mendatangkan uang tapi tidak ada support dari kebijakan pemerintah,” katanya.

Pergerakan ekonomi lainnya yang dicontohkan Nyoman adalah sekitar kampus Universitas Jember. “Pertumbuhan ekonomi di kampus luar biasa. Kita anggap jumlah mahasiswa 30 ribu orang dan kiriman setiap bulan Rp 1 juta saja, berarti ada Rp 30 miliar per bulan yang habis di sekitar kampus. Nah kalau bicara ekonomi, adalah bagaimana pemerintah bisa mendatangkan uang masuk ke Jember. Universitas Jember yang menjadi bagian dari (pihak) yang menumbuhkan ekonomi masyarakat luar biasa tidak pernah diajak bicara,” katanya, membayangkan semua perguruan tinggi di Jember diajak bicara untuk memikirkan perekonomian daerah bersama-sama.

Ketua DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo menyayangkan jika pemerintah tidak mengajak sektor swasta untuk ikut andil dalam pembangunan. “Padahal pelaku pasar adalah yang bisa mendongkrak perekonomian di Jember. Belum pernah diajak ngopi bareng,” katanya. [wir/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar