Ekbis

Hilangkan Stigma Beras Apek, Ini yang Dilakukan Bulog Malang

Penyaluran beras Bulog Subdivisi Regional Malang, Jawa Timur

Malang(beritajatim.com) – Beras Bulog kurang diminati masyarakat karena stigma buruk beras milik BUMN itu adalah beras apek. Bulog Subdivisi Regional Malang, Jawa Timur, kini berusaha meyakinkan warga dan pemerintah daerah bahwa beras milik Bulog memiliki kualitas yang bagus dibandingkan di pasaran.

Kepala Bulog Subdivre Malang Anita Andreani mengatakan, stigma beras bulog apak dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) harus diubah. Sebab, anggapan itu mengurangi daya beli masyarakat ke Bulog.

“Masih ada yang trauma seperti dulunya ada raskin lalu rastra. Padahal kita sudah berubah, bisa memenuhi beras dengan kualitas premium. Apalagi kita tidak punya pasar yang pasti,” kata Anita, Selasa, (3/9/2019).

Anita menyebut mendapat kepercayaan publik tidak lah mudah. Meski Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita memutuskan memberikan jatah penyediaan beras 100 persen kepada Bulog sebagai penyalur BPNT. Kenyataan di lapangan tidaklah mudah.

“Solusinya ada surat edaran Kemensos, bulog penyedia BPNT. Tapi Pemda masih kurang percaya dengan kualitas beras bulog. Mereka lebih memilih penyuplai swasta ketimbang menyerap beras bulog untuk BPNT,” ujar Anita.

Anita menyebut, pengadaan beras oleh mitra kerja bulog sampai September 2019 baru sekitar 40 persen atau 8.471 ton dari target tahun ini sebanyak 21.073 ton. Jumlah ini tergolong minim. Namun, stok beras di gudang cukup melimpah, sebanyak 32.145 ton.

Dikatakan Anita, stok ini bisa mencukupi kebutuhan untuk cadangan pemerintah, operasi pasar untuk stabilitasi harga, hingga penyaluran beras bagi keluarga sejahtera atau penerima manfaat lewat skema BPNT sekitar 2.600 ton per bulan. BPNT akan direalisasikan untuk wilayah kerja Bulog Malang, yakni Kota dan Kabupaten Malang, Kota dan Kabupaten Pasuruan, serta Kota Batu.

“Kami untuk solusi beras menumpuk, selain tetap menyalurkan BPNT juga meyakinkan pemda, serta bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes). Alhamdulillah ada pembelian 500 kilogram sampai 2 ton per hari,” ucap Anita.

Untuk BPNT, setiap Pemda memiliki permintaan yang berbeda. Pada tahun 2017 dan 2018 Pemkot Batu dan Pemkot Malang ingin beras premium berkualitas bagus. Pemkab Pasuruan minta beras medium asal tidak sama dengan raskin. Sedangkan Pemkot Pasuruan minta beras premium.

“Kami memutuskan menjajaki pasar termasuk survei harga dan kualitas untuk memenuhi permintaan Pemda. Setelah kami melakukan diskusi, Pemda butuh legalitas sebagai penguat dari Surat Edaran Mensos soal penyaluran BPNT. Agar ada kepastian bisa menggunakan beras bulog untuk keperluan itu,” tandasnya. (Luc/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar