Ekbis

GMNI di Jember Tolak Kenaikan Cukai Rokok

Jember (beritajatim.com) – Dewan Pengurus Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPK GMNI) Fakultas Ilmu Budaya Cabang Jember, Jawa Timur, menolak kenaikan cukai rokok.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 152/2019 tentang perubahan atas PMK 146/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau (CHT), besaran kenaikan cukai rokok tersebut sekitar 21,55 persen dan harga jual eceran sebesar 35 persen. Kenaikan ini mulai berlaku pasa Januari 2020 ini.

“Kenaikan cukai tersebut tentu menimbulkan keresahan di berbagai pihak, terutama para petani tembakau,” kata Komisaris DPK GMNI FIB Cabang Jember Alfian Anggi Darmawan, dalam siaran pers, Sabtu (4/1/2020).

Dampak dari kenaikan cukai rokok tidak hanya dirasakan oleh industri rokok. GMNI menilai, seluruh pemangku kepentingan dari hulu ke hilir akan terkena dampaknya.

Pertama, menurunnya harga jual tembakau di tingkat petani. Kedua, banyaknya industri rokok lokal yang gulung tikar. Ketiga, pemutusan hubungan kerja buruh di industri tembakau, karena kenaikan cukai jelas akan berdampak pada menurunnya jumlah produksi rokok dan banyaknya industri rokok yang akan gulung tikar karena kekurangan modal produksi.

“Penurunan produksi minimal 5 persen pada perusahaan rokok nasional, akan berpotensi PHK berkisar tujuh ribu tenaga kerja,” kata Alfian.

Keempat, kenaikan cukai juga berdampak munculnya industri rokok ilegal lantaran tidak mampu menanggung beban cukai yang di tetapkan oleh pemerintah. Kelima, memberatkan konsumen.

“Keenam, berdampak terhadap pendapatan negara. Cukai Hasil Tembakau (CHT) juga akan turun dan akhirnya negara akan rugi. Terakhir, kenaikan cukai rokok juga akan berpotensi terjadinya inflasi,” kata Alfian.

DPK GMNI FIB mengajukan tiga tuntutan.

1. Pemerintah harus mengkaji ulang tentang kebijakan kenaikan tarif cukai rokok.

2. Demi terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat tembakau, terlebih petani tembakau, sudah seharusnya pemerintah memperhatikan pemenuhan hak-hak untuk meningkatkan nilai produksi di tingkat petani.

3. Meninjau Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 152/2019 tentang perubahan atas PMK 146/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau (CHT), karena ada pasal yang menimbulkan polemik. Salah satunya adalah pasal 2 ayat A yang menetapkan tarif cukai kembali tidak boleh lebih rendah dari tarif cukai yang berlaku. Kedua, Harga Jual Eceran (HJE) tidak boleh lebih rendah dari batasan HJE per batang atau gram berlaku. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar