Iklan Banner Sukun
Ekbis

Gerbang Tani Tolak Rencana KKP Terapkan Penangkapan Ikan Terukur ke Investor Asing

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Gerbang Tani, Idham Arsyad, saat berorasi.

Lamongan (beritajatim.com) – Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Gerbang Tani, Idham Arsyad, menolak rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menerapkan penangkapan ikan terukur berbasis kuota untuk investor asing.

Menurut Idham, kebijakan tersebut akan menyebabkan peminggiran secara sistematis potensi nelayan lokal dan tradisional. Dia juga menilai bahwa kebijakan itu sangat tergesa-gesa dan belum ada kajian yang mendalam, sehingga akan sangat mungkin menimbulkan gesekan antara nelayan besar dan nelayan tradisional.

“Apalagi zona penangkapan ikan dibagi kuota komersial, non komersial dan tradisional. Kategori pembagian ini mudah diskenariokan, namun akan menimbulkan banyak masalah di lapangan, apalagi di Indonesia selama ini pengelolaan lautnya masih dengan cara unregulated dan unreported. Semestinya KKP mulai mempersiapkan tata kelola laut yang baik dan regulated terlebih dahulu, dan itu membutuhkan kajian dan persiapan yang mendalam,” ungkap Idham, Kamis (25/11/2021).

Tak hanya itu, Idham juga menyoroti pernyataan Menteri KKP yang mengatakan bahwa penerapan penangkapan ikan terukur nanti akan dibagi ke dalam 6 zona wilayah penangkapan dengan potensi yang sangat besar, yakni kurang lebih 12 juta ton.

“Penentuan zonasi dan kebijakan yang semata-mata hanya pertimbangan ekonomi, tanpa dibarengi program-program penguatan nelayan tradisional, sama saja dengan menjual laut kita ke pihak asing,” tukas Ketua Umum DPN Gerbang Tani tersebut.

Lebih lanjut, Idham menuturkan, dalam rangka recovery Pandemi Covid -19, semestinya strategi penguatan nelayan-nelayan lokal lebih dikedepankan, sebab selama pandemi mereka sangat terpukul oleh import ikan yang tidak berjalan efektif lantaran adanya pembatasan sosial ataupun faktor lainnya.

“Jika dalam tahap pemulihan, nelayan-nelayan tradisional dihadapkan pada investor asing, maka mereka pasti akan susah bangkit. Apalagi 2 bulan lalu melalui Perpres 85/2021, Kementrian Kelautan dan Perikanan menaikan pendapatan negara non pajak yang sampai 400 persen. Ini menjadi pukulan telak yang dialami nelayan kita, saat sedang recovery dari pandemi,” terangnya.

Mengenai penangkapan ikan secara besar besaran, Idham mengatakan, berakibat pada program blue carbon yang akan terganggu. Sebab, lanjut Idham, laut akan semakin ramai dan dikotori oleh kapal-kapal penangkap ikan dengan gross ton yang sangat besar.

“Alih-alih kita memanfaatkan blue carbon, malah Indonesia akan tercatat sebagai negara dengan peningkatan emisi karbon dari sektor kelautan yang sangat tinggi. Hal ini juga bertentangan dengan arahan Bapak Presiden RI, Joko Widodo, yang menargetkan net zero emission di tahun 2050,” tandas pria yang juga mantan Sekjend KPA tersebut.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Cabang Gerbang Tani Lamongan, M Syukrillah turut menyampaikan, bahwa perlunya kebijakan yang dicanangkan oleh Pemerintah ini harus lebih berpihak ke masyarakat bawah, utamanya bagi para nelayan lokal.

“Sudah saatnya, semua kebijakan negara, pemerintah dalam hal ini, mengedepankan kepentingan masyarakat bawah. Apalagi ini menyangkut nelayan kita selaku penyangga ekonomi kelautan selama ini. Untuk itu, kami mendukung penuh penolakan yang disampaikan DPN Gerbang Tani. Kami all out mendukung dari daerah,” ujar Ariel, sapaan akrab M Syukrillah. [riq/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar