Ekbis

Gapasdap Sebut Pembatasan Angkutan Penyeberangan Langgar Undang-Undang

Banyuwangi (beritajatim.com) – Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai dan Penyeberangan (Gapasdap) menilai langkah pembatasan atau pelarangan angkutan di seluruh pelabuhan penyeberangan melanggar undang-undang.

Gapasdap menyebut, fungsi penyeberangan tidak hanya untuk jasa angkutan umum, tetapi juga infrastruktur.

“Kita mau meluruskan, fungsi penyeberangan ini tertuang dalam peraturan menteri nomor 104 tahun 2017, dan ini mengacu pada undang-undang 17 tahun 2008 Undang-undang pelayaran, ada juga dalam kepanjangan dalam undang-undang 22 tentang UU jalan raya, di mana semua kendaraan yang lewat di jalan raya boleh melewati jembatan penyeberangan. Jadi jika ada pembatasan atau pelarangan ini berarti menyalahi undang-undang,”  kata Ketua Dewan Pembina Gapasdap, Bambang Haryo Soekartono, Kamis (7/5/2020).

Ia menilai, jika ada pelanggaran ini cukup bahaya. Karena, tidak hanya sanksi administrasi tetapi juga ancaman pidana.

“Kalau pelanggaran undang-undang ini bahaya ada sanskinya. Karena yang membuat undang-undang ini pemerintah bersama DPR RI. Moga-moga ke depan aturan yang tertuang tersebut dapat segera di revisi. Karena ini tidak hanya berlaku di Pelabuhan Ketapang – Gilimanuk, tetapi di seluruh Indonesia,” terangnya.

Peraturan Gubernur Bali yang sempat beredar luas, dinilai juga tidak masuk akal. Karena, peraturan itu dinilai bersifat lemah.

“Tidak ada kata-kata peraturan gubernur mengalahkan undang-undang. Tidak ada peraturan gubernur lebih tinggi dari peraturan menteri. Kita tidak mau dicap sebagai pelanggar undang-undang. Kita mau melaksanakan undang-undang,” ucapnya.

Jadi, kata Bambang, tidak ada lagi pelarangan itu. Asal dengan catatan harus mematuhi protokol kesehatan Covid 19.

“Kita siap angkut, asal ada protokol covid 19, physical distancing dan lain-lain. Kalau kita lihat, di kapal ini satu-satunya jembatan di Indonesia yang memiliki poliklinik dan aman untuk angkutan. Mana ada di jembatan jalan raya Suramadu misalnya ada polikliniknya,” terangnya.

Akibat dari pembatasan itu, Gapasdap mencatat adanya kerugian yang cukup besar. Sehingga, pihaknya menilai hal ini tidak boleh dibiarkan.

“Kami menolak tidak mengangkut, karena itu sanksinya bahaya bisa pidana. Dampaknya akibat ini kita merugi, termasuk ASDP juga merugi,” pungkasnya.

Sebelumnya, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang – Gilimanuk menutup layanan tiket khusus penumpang pada 1 Mei 2020. Karena adanya aturan pemerintah, dan surat edaran dari Gubernur Bali serta usulan dari Pemda Banyuwangi mengenai larangan mudik.

Kondisi itu berimbas pada menurunnya jumlah penumpang di Pelabuhan Selat Bali tersebut. Meski demikian, angkutan logistik maupun mobil operasional kesehatan seperti ambulan masih dapat menggunakan jasa angkutan tersebut. (rin/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar