Ekbis

Kepala Kanwil DJPb Jatim Taukhid:

Ekonomi Jatim Tetap Tumbuh di Masa Pandemi Covid-19

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Timur, Taukhid, S.E., M.Sc.IB., M.B.A.

Surabaya (beritajatim.com) – Perekonomian di Jawa Timur tetap tumbuh meski sedang dalam situasi pandemi Covid-19. Demikian diungkapkan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Timur, Taukhid, S.E., M.Sc.IB., M.B.A.

Saat press confrence Perkembangan Implementasi Kebijakan Fiskal Pemerintah di Wilayah Jawa Timur Semester I Tahun 2021 secara daring, Jumat (16/7/2021), Taukhid menjelaskan bahwa pendapatan dan hibah sebesar Rp 95,93 triliun. Padahal pada semester pertama tahun lalu, pendapatan dan hibah hanya sebesar Rp 89,50 triliun.

Pendapatan tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 92,63 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 3,30 triliun. Penerimaan pajak terbesar dari cukai sebesar Rp 55,22 triliun. Disusul dari PPN sebesar Rp 17,34 triliun dan PPh sebesar Rp 16,80 triliun.

Kenaikan pendapatan juga diikuti oleh kenaikan belanja negara. Pada semester pertama tahun 2021 ini, belanja negara sebesar Rp 59,48 triliun. Sedikit naik dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 58,90 triliun.

“Peningkatan ini menunjukkan aktivitas ekonomi yang positif. Artinya, APBN kita dipastikan aman terkendali meski saat ini kita sedang menghadapi pandemi Covid 19,” kata Taukhid.

Kinerja APBN di Jatim, Semester I Tahun 2020 dan Tahun 2021

Guna mendukung kebutuhan pendanaan pelayanan publik di Jatim telah dialokasikan TKDD (transfer ke daerah dan dana desa), pada tahun ini, sebesar Rp 75,34 triliun. Dari alokasi itu, hingga 30 Juni 2021, terealisasi sebesar 51,95% atau Rp 39,14 triliun.

“Realisasi TKDD tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bojonegoro sebesar 63,48%, sedangkan realisasi terendah terjadi pada Kota Pasuruan dengan persentase sebesar 26,44%. Dari jenis TKDD, hingga 30 Juni 2021, DAK Non Fisik memiliki tingkat realisasi tertinggi sebesar 59,66% sedangkan DAK Fisik memiliki tingkat realisasi terendah 3,81%,” papar Taukhid.

Realisasi DAK Fisik Semester I Tahun 2021 di Jatim

Meski masa pandemi Covid-19, Pemerintah terus menyalurkan dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan fisik di Jatim. Realisasi pada semester pertama tahun 2021 ini, jalan menelan biaya paling besar, yakni Rp 70,47 miliar. Selanjutnya bidang pendidikan Rp 19,78 miliar, irigasi Rp 18,74 miliar, dan sanitasi sebesar Rp 17,75 miliar.

“Adapun DAK non fisik, terealisasi pada bidang dana BOS reguler sebesar Rp 4,43 triliun. Dana BOS Reguler ini adalah dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah,” kata Taukhid.

Dengan tujuan meningkatkan perekomian masyarakat Jatim, Pemerintah melakukan intervensi melalui penyelenggaraan kredit program. Ada 4 program yang ditujukan pada masing-masing kuadran. Kredit Komersil (market mechanism) untuk kuadran A dengan sasaran UMKM yang sudah bisa mandiri.

“Pemerintah menciptakan iklim yang kondusif dan kompetitif serta memberikan kemudahan, fiskal dan non fiskal,” kata Taukhid.

Kepada usaha ultra mikro yang feasible tetapi tidak memiliki aset tetap unautk dijadikan agunan ke bank, ini masuk kategori kuadran B, ada program Ultra Mikro atau investasi dana bergulir. “Pemerintah membantu dengan pembiayaan yang mudah dan murah,” kata Taukhid.

Pada kuadran C, pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) seperti PKH, Rastra, e-warong, dan lain-lain. “Pemerintah wajib hadir memertahankan daya beli masyarakat dan memberdayakan mereka,” kata Taukhid.

Untuk kuadran D, yaitu usaha mikro yang tidak feasible karena biaya dari perbankan tinggi, Pemerintah membantu dengan cara memberi subsidi bunga. Subdisi ini direalisasikan melalui KUR (kredit usaha rakyat).

Semester pertama tahun 2021 ini di Jatim, program-program untuk 4 kuadran tersebut telah terealiasi sebesar Rp 22,195 triliun. Dana tersebut tersalurkan kepada 728.138 kreditur. Jumlah ini cukup besar dibanding semester pertama tahun 2020 sebesar Rp 14,88 triliun, tahun 2019 sebesar Rp 13,42 triliun.

“Selain program kredit, APBN juga banyak digunakan untuk membantu masyarakat. Pemerintah memberikan subsidi listrik bagi masyarakat berpenghasilan rendah, subsidi elpiji 3 Kg, subsidi pupuk di bidang pertanian, subsidi untuk sarana transportasi kereta api, dan lain sebagainya. Subsidi mengalir terus ke Jatim,” kata Taukhid.

Dijelaskannya, sesuai prinsip kebijakan fiskal, sasaran APBN mencakup 4 hal. Terdiri dari (1) meningkatkan IPM, (2) mengurangi kemiskinan, (3) mengurangi pengangguran, dan (4) meningkatkan pemerataan kesejahteraan. “Jadi salah kalau ada yang bilang, APBN tidak menyentuh masyarakat. Banyak sekali kehidupan masyarakat yang disentuh oleh APBN. Semua kita berada dalam APBN,” tandas Taukhid. [but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar