Iklan Banner Sukun
Ekbis

DPRD Kritik Ketergantungan Pemkab Jember Pada Dana Transfer Pusat dan Antardaerah

Mashuri Harianto dari Fraksi PKS DPRD Jember. [foto: Setwan DPRD Jember]

Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengkritik ketergantungan Pemerintah Kabupaten Jember pada dana transfer pusat dan antardaerah. Pemkab Jember didorong mencari terobosan untuk mengurangi ketergantungan tersebut.

“Mari kita instropeksi dan carikan solusinya bersama dengan berpikir kreatif dan out of the box. Zaman sudah berubah dan solusinya juga harus diubah,” kata Juru Bicara Fraksi PKS di DPRD Jember, Mashuri Harianto, dalam Sidang Paripurna Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2022, di kantor Pemerintah Kabupaten Jember, ditulis Rabu (21/9/2022).

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Pendapatan ini terdiri dari jenis belanja yakni pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antardaerah.

Dalam APBD Jember 2022, pendapatan transfer yang diperoleh Jember adalah Rp3,055 triliun. Nominal ini bertambah Rp39,194 miliar menjadi Rp3,094 miliar dalam Perubahan APBD 2022.

Dana transfer dari pusat dalam Perubahan APBD Jember 2022 sebesar Rp 2,81 triliun dan dari antardaerah sebesar Rp284,298 miliar.

Bupati Jember, Hendy Siswanto dalam pidato Nota Pengantar Perubahan APBD 2022 mengakui, ada empat permasalahan utama pendapatan daerah Kabupaten Jember saat ini. Salah satunya adalah masih tingginya ketergantungan pada dana transfer.

“Permasalahan utama belanja daerah adalah keterbatasan ruang fiskal membuat pembiayaan pembangunan di Kabupaten Jember masih bergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat, yang disebabkan oleh tingginya proporsi belanja yang dialokasikan untuk belanja wajib,” kata Hendy.

Hendy mengatakan, masih perlu dilakukan langkah langkah terobosan terkait optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi belanja daerah.

“Ini untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal serta memberikan ruang gerak yang lebih leluasa agar pemerintah dapat melakukan intervensi dalam menghadapi tantangan pembangunan,” katanya.

Menurut Hendy, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sembilan hal. “Pertama, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terus menerus dan berkelanjutan. Tentunya dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi,” katanya.

Kebijakan kedua adalah memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang berbasiskan pada pemanfaatan teknologi informasi yang modern, dan didukung kapasitas sumber daya manusia yang profesional.

“Ketiga, pengembangan konsep pelayanan yang berbasis teknologi informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur. Selain itu memberikan banyak alternatif pilihan model layanan pembayaran dengan memperbanyak jaringan tempat pembayaran seluas-luasnya bekerja sama dengan pihak ketiga,” kata Hendy.

Pihak ketiga ini bisa lembaga perbankan maupun non perbankan. “Tujuannya mewujudkan digitalisasi transaksi daerah, sehingga diharapkan masyarakat akan tergerak untuk menggunakan transaksi non tunai atau secara digital,” kata Hendy.

Kebijakan keempat, lanjut Hendy, mengintensifkan pemungutan pajak daerah, bersinergi dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk percepatan pemasukan penerimaan pajak daerah. Selain itu perlu kolaborasi untuk membentuk dan melakukan sinkronisasi data dengan pihak terkait, serta pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak.

“Wajib pajak diharuskan melunasi kewajiban pajaknya sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan layanan publik tertentu dari pemerintah daerah,” katanya.

Pemkab Jember juga memiliki kebijakan untuk mengevaluasi regulasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara reguler. Tindakan ini menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan.

Di lain pihak, Pemkab Jember juga mengefektifkan pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diadakan penyesuaian atau perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami juga mengoptimalkan peran dan kontribusi serta mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berperan aktif baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah,” kata Hendy.

Kebijakan berikutnya adalah pemgoptimalan penerimaan dana bagi hasil (DBH), baik pajak maupun bukan pajak untuk mencapai keseimbangan fiskal secara vertikal yang proporsional. “Kesembilan, meningkatkan dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah,” kata Hendy. [wir/beq]

Apa Reaksi Anda?

Komentar