Ekbis

Disperta Kabupaten Mojokerto Berharap Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Teratasi saat Musim Tanam Ketiga

Caption : Disperta Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Kelangkaan pupuk bersubsidi masih menjadi permasalahan petani di Kabupaten Mojokerto hingga sampai saat ini. Saat ini, para petani justru diarahkan menggunakan pupuk non subsidi yang harganya hampir 60 persen lebih malah daripada pupuk bersubsidi.

Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di Kabupaten Mojokerto. Selain berkordinasi dengan pemerintah pusat, pihaknya juga berupaya agar pada awal musim tanam pupuk bisa teratasi.

“Kita dijanjikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan alokasi khusus, pada musim tanam yang akan datang yakni bulan Oktober akan ada alokasi tambahan pupuk di Kabupaten Mojokerto,” ungkapnya, Kamis (3/9/2020).

Seusai dengan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK), pemerintah telah mengajukan sebanyak 28 ton pupuk bersubsidi. Namun, seusai dengan Surat Keputusan (SK) Dinas Pertanian Provinsi Kabupaten Mojokerto dialokasikan 19.503 ton per tahun.

“Kita upayakan 90 persen. Nanti pada bukan Oktober pada musim tanam yang datang, sebab kita dijanjikan oleh provinsi akan mendapatkan realokasi. Yang itu akan diambilkan dari beberapa daerah yang kelebihan untuk di masukan ke Mojokerto,” katanya.

Sementara itu, Staf perwakilan daerah Penjualan PT Petrokimia Wilayah Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Edy Susanto mengatakan, tidak ada kelangkaan pupuk bersubsidi, namun hanya karena rendahnya alokasi pupuk subsidi yang dilakukan oleh pemerintah.

“Kalau memang alokasi masih ada, barang dari produsen tidak ada, itu namanya kelangkaan. Saat ini, justru barang masih tersedia. Buktinya, ribuan pupuk masih tersimpan di gudang milik PT Petrokimia selaku produsen. Jadi memang alokasi kita yang rendah dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya.

Disinggung soal jika ada permainan harga di tingkat kios, Edy menegaskan, jika sampai sekarang belum ada laporan masuk terkait penjualan di atas HET. Edy menjelaskan, dalam aturan yang ada jika setiap kios wajib menjual sesuai HET. Ketentuan tersebut juga jelas diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian.

“Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Yakni Rp90 ribu per sak atau 50 kg untuk jenis urea, Rp100 ribu SP-36, Rp70 ribu ZA, Rp115 ribu NPK, serta Rp20 ribu per sak untuk organik,” katanya.

Edy menambahkan, tidak menutup kemungkinan jika memang di lapangan ditemukan ada kios nakal dengan menjual di atas HET, pihaknya akan memberikan sanksi tegas. Sanksinya, mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pemutusan hubungan kerja atau tidak lagi menjadi kios. [tin/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar