Iklan Banner Sukun
Ekbis

Disnak Jember Heran, 200 Ekor Sapi Masuk Jabar Tanpa Surat Kesehatan

Kepala Dinas Peternakan Jember Andi Praswoto

Jember (beritajatim.com) – Informasi adanya 200 ekor sapi asal Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang sampai ke Jawa Barat tanpa surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) membuat heran Dinas Peternakan Jember.

Posisinya sudah di pintu pasar. Bahkan sudah di pasar kemarin. Tapi diusir gara-gara tidak punya Surat Keterangan Kesehatan Hewan,” kata Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Hewan Kabupaten Jember Prasetiyono, ditulis Kamis (19/5/2022). Ia meminta agar Dinas Peternakan Jember menerbitkan SKKH untuk 200 ekor sapi itu.

“Pertanyaan saya: sapi itu lewat kabupaten mana? Tahu-tahu sapi sudah di sana. Dia dapat SKKH dari kabupaten mana? Kami tidak pernah mengeluarkan itu, karena yang kami tahu dalam perdagangan sapi antar kabupaten, pedagang bisa dari Probolinggo. Atau pedagang kita dikirim ke Probolinggo atas nama Probolinggo,” kata Kepala Dinas Peternakan Jember Andi Praswoto.

Pengiriman ternak sapi antar provinsi mengharuskan adanya SKKH. Ada lokasi pengecekan dan karantina di setiap provinsi. “Kalau memenuhi syarat, kami layani dengan baik,” kata Andi.

Andi membenarkan jika sebelumnya DKI dan Jawa Barat tidak mensyaratkan uji laboratorium terhadap ternak. Namun kondisi berbeda setelah ada wabah penyakit mukut dan kuku (PMK). “Prinsipnya dalam kasus wabah, tidak ada pengeluaran ternak dari Jawa Timur, maupun masuknya ternak ke Jawa Timur. Untuk yang sudah mengirim ternak ke Jakarta dan Jawa Barat, kami tidak bisa mengeluarkan SKKH,” katanya.

Sekretaris Dinas Peternakan Jember Sugiyarto menegaskan, syarat SKKH untuk perdagangan ternak antar daerah sudah diberlakukan dari dulu. “Bedanya kalau pengiriman antarkabupaten, SKKH tidak pakai retribusi, karena retribusi masuk ke pendapatan asli daerah provinsi. Kami di Dinas Peternakan Jember hanya ada satu orang yang ditunjuk pemerintah provinsi (untuk memeriksa ternak dan menerbitkan SKKH). Yang bisa mengeluarkan SKKH hanya diokter hewan yang ditunjuk provinsi dengan SK,” katanya.

“Dalam kondisi normal pun, untuk (ternak) keluar provinsi, harus ada SKKH. Dalam kasus ini, ternak ini sudah bisa ke Jakarta tanpa SKKH. Kami bisa bilang ini ilegal dalam pengiriman. Kemudian saat di sana ada masalah, kami diminta mengeluarkan SKKH. Dalam kondisi normal pun tidak mungkin kami keluarkan. Apalagi sekarang kita dalam kondisi tidak normal, dalam kondisi wabah, di mana aturan perundangan tentang wabah sudah jelas: karantina,” kata Sugiyarto.

Daerah yang sudah tertular wabah, menurut Sugiyarto, dilarang mengeluarkan dan memasukkan ternak. “Kami juga dilarang mengeluarkan SKKH. Jadi bukan kami tidak mau membantu. Kami tidak bisa membantu. Apalagi posisi ternak sudah di sana,” kata Sugiyarto.

“Kami mendapat informasi sapi yang dari Boyolali yang akan masuk Bogor ditolak. Padahal Jawa Tengah tidak termasuk daerah wabah,” kata Sugiyarto.

Sugiyarto menyamakan 200 ekor sapi yang lolos dari Jember ke Jawa barat seperti pengemudi kendaraan yang tak punya surat izin mengemudi (SIM). “Kalau lolos ya kebetulan saja lolos. Kalau pas ketangkap, lalu kami disuruh agar tidak ditilang kan tidak mungkin,” katanya. [wir]


Apa Reaksi Anda?

Komentar