Ekbis

Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Pamekasan Terbesar di Madura

Pamekasan (beritajatim.com) – Kabupaten Pamekasan tercatat sebagai daerah penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau terbesar di Madura, yaitu dengan angka mencapai Rp 47,191 miliar.

Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibanding kabupaten lainnya sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Keuangan PMK-12/PMK.07/2019 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019.

“Dengan kondisi seperti ini sudah seharusnya pemkab Pamekasan menerapkan secara presisi mandat dari regulasi (Menteri Keuangan) ini, mengingat Pamekasan adalah penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau terbesar di Madura,” kata Kepala Kantor Bea Cukai Madura, Latif Helmi berdasar rilis yang diterima beritajatim.com, Selasa (10/4/2019).

Hanya saja pemerintah harus bekerja ekstra keras demi menekan angka rokok ilegal di Madura, khususnya di daerah berslogan Bumi Gerbang Salam. Terlebih saat ini peredaran rokok ilegal masih terbilang relatif cukup tinggi.

“Dalam skala nasional, angka rokok ilegal turun dari angka 12,14 persen menjadi 7,04 persen. Tetapi kondisi tersebut harus terus digalakkan demi menekan angka rokok ilegal di Madura,” sambung pria yang akrab disapa Latif.

Tidak hanya itu, pihaknya juga sudah melaksanakan rapat koordinasi bersama sejumlah instansi terkait di lingkungan Pemkab Pamekasan, sebagai bentuk komitmen dalam mengendalikan sekaligus meminimalisir peredaran rokok ilegal yang digelar di Aula Kantor Bea Cukai Madura, Jl Jenderal Sudirman, Pamekasan, Selasa (2/4/2019) lalu.

Koordinasi tersebut membahas berbagai tugas sekaligus fungsi dari instansi masing-masing demi mendorong turunnya angka rokok ilegal di Madura, sekaligus sebagai salah satu implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

“Dalam peraturan itu dijelaskan salah satu peruntukan DBHC HT adalah pemberantasan barang kena cukai ilegal yang dalam hal ini rokok ilegal. Apalagi Menteri Keuangan menginginkan persentase rokok ilegal turun menjadi 3 persen pada 2019 dan kami akan mendukung, sebab ini menjadi tugas kita bersama,” jelasnya. [pin/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar