Ekbis

Buruh Harian Bojonegoro Juga Wajib Mendapat THR Keagamaan

Foto: Buruh Pabrik

Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) wajib diberikan oleh pengusaha kepada buruh atau pekerja. Tidak terkecuali bagi buruh harian maupun pekerja kontrak. Pemberian THR Keagamaan tersebut diberikan paling lambat H-7 Idul Fitri 1442 Hijriah.

Hal itu sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi buruh/pekerja di perusahaan.

Dalam peraturan tersebut, diantaranya pemberian THR itu wajib diberikan kepada pekerja yang statusnya sudah bekerja lebih dari satu bulan, dan memiliki ikatan hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha baik untuk waktu tertentu (kontrak) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Sementara dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang statusnya pekerja harian, perhitungan besaran THR yang diberikan sesuai rumus yang sudah ditentukan.

Yakni, pekerja harian yang masa kerjanya sudah 12 bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Sedangkan bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah selama satu bulan selama masa kerja.

Kasi Hubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro Rafiuddin Fathoni mengatakan, untuk mendorong perusahaan agar memberikan THR kepada buruh, pihaknya telah berkirim surat kepada perusahaan dan membentuk Posko THR.

“Untuk memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi keluhan, kami membentuk Posko THR di kantor Disperinaker,” ujarnya, Senin (26/4/2021).

Data dari Disperinaker Kabupaten Bojonegoro, jumlah perusahaan wajib lapor ketenagakerjaan sesuai dengan UU nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan sebanyak kurang lebih 436 perusahaan. Sedangkan untuk sektor Migas, Koperasi, Perbankan, Finance, dan lain-lain ada sekitar 2.105 perusahaan. Dengan jmlah tenaga kerja sekitar 47 ribu lebih. [lus/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar