Ekbis

BPKN Kesulitan Selesaikan Kasus Pinjaman Online

Ketua Komisi Kerjasama dan Kelembagaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Dr. Haris Munandar (kiri)

Jember (beritajatim.com) – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) kesulitan dalam melakukan upaya-upaya penyelesaian kasus pinjaman online ilegal. Gara-gara pelaku pinjaman online ini tidak ada di Indonesia.

Semua pinjaman online yang dilaporkan bermasalah adalah ilegal dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. “Pinjaman online ilegal ini kan berbasis aplikasi dan ternyata bukan berasal dari negara kita. Sehingga kami tidak bisa melakukan bentuk-bentuk penyelesaian dalam hal perlindungan konsumen,” kata Ketua Komisi Kerjasama dan Kelembagaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Dr. Haris Munandar, sebagaimana dilansir Humas Unej, Jumat (11/6/2021).

Menurut Haris, hampir semua pinjaman online ilegal merugikan konsumen. Namun sebagian masyarakat tidak menyadari potensi kerugian yang akan timbul setelah mereka mengambil pinjaman. “Laporan kasus persoalan pinjaman online menjadi kasus terbanyak ke dua yang masuk ke BPKN,” katanya.

Kondisi ini yang membuat BPKN membangun kerjasama dengan Universitas Jember. Penandatanganan kerjasama dilaksanakan secara luring terbatas di aula lantai III gedung rektorat dan daring di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (10/6/2021) kemarin.

Haris berharap Unej bisa ikut membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya pinjaman online ilegal. “Bagaimana memberikan masyarakat penjelasan-penjelasan terkait dengan kerugian-kerugian yang dialami nanti apabila melakukan pinjaman online,” katanya. [wir/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar