Ekbis

Barantan Kementan di Mojokerto Musnahkan 287,7 Ton Jahe Segar Impor Asal India dan Myanmar

Pemusnahan jahe segar impor di PT Hijau Alam Nusantara Dusun Manduro, Desa Manduro Manunggun Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto (beritajatim.com) – Sebanyak 287,7 ton jahe segar impor dimusnahkan Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian (Kementan). Pemusnahan dilakukan di PT Hijau Alam Nusantara (PT HAN), pabrik pengolahan limbah di Dusun Manduro, Desa Manduro Manunggun Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.

Sebanyak 287,7 ton jahe segar dari India dan Myanmar tersebut dimusnahkan secara bertahap dengan alat pemusnah atau insinerator. Sebanyak 287,7 ton jahe segar yang dikemas dalam 11 kontainer tersebut berasal dari tiga perusahaan. Sebanyak dua kontainer dengan berat 53,1 ton dimusnahkan pada, Jumat (26/3/2021).

Sekretaris Barantan Kementan, Wisnu Haryana mengatakan, jahe segar impor tersebut dimusnahkan karena tidak memenuhi persyaratan karantina pertanian. “Jahe segar impor ini tidak memenuhi persyaratan karantina serta berpotensi membawa hama penyakit tumbuhan sehingga dilakukan tindakan penolakan,” ungkapnya.

Pemusnahan ratusan jahe segar impor tersebut sudah melalui kajian dan hasil analisa risiko. Pemusnahan sesuai Pasal 45 dan 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Pasal 48 ayat 3, seluruh biaya pemusnahan menjadi tanggungjawab pemilik.

“Jahe segar impor yang dimusnahkan tersebut ternyata tidak semuanya bersih, karena mengandung tanah dan ditemukan banyak yang busuk. Sementara tanah bisa membawa organisme pengganggu tumbuhan karantina yang masuk di wilayah Republik Indonesia,” katanya.

Indonesia punya lahan jahe, pertanahan jahe, jika masuk ke ke wilayah Republik Indonesia dan menular akan berpengaruh terhadap produksi jahe yang ada di Indonesia. Sehingga Barantan Kementan menjaga pengganggu tumbuhan dari luar negeri tidak masuk ke Indonesia.

“Organisme pengganggu tanaman karantina yang bisa terbawa oleh tanah itu ada 165 jenis. Dalam pemeriksaan ini, sebenarnya ada jenis mikrobanya yang ikut terbawa di dalam media pembawa. Dalam hal ini jahe yang bertanah itu. Memang layak tapi tidak semua layak, banyak ditemukan jahe busuk,” jelasnya.

Sebelum dilakukan pemusnahan, lanjut Wisnu, sudah dilakukan proses penolakan yakni jika tidak memenuhi persyaratan harus dikirim balik ke negara asal. Namun karena tidak bisa dikirim balik sehingga dilakukan pemusnahan. Terkait sanksi, masih kata Wisnu, ada sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2019.

“Sanksi ada, kalau memang pemilik tidak melaksanakan ketentuan per karantina an. Ini harus dimusnahkan, jika pemilik tidak melakukan pemusnahan maka akan diberikan sanksi. Tapi selama pemilik mau memusnahkan, mengikuti aturan-aturan per karantina an maka selesai,” ujarnya.

Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati, Andi M Adnan menjelaskan, pihaknya sudah memberikan peringatan keras ke India, Vietnam dan Myanmar, jika ditemukan sekali lagi mengirim jahe terkontaminasi tanah akan dilarang masuk ke Republik Indonesia.

“Kita hanya memeriksa secara kesehatan, jadi sesuai kesepakatan dunia jika ada sesuatu hal yang dilanggar bisa melarang masuk ke suatu negara. Sepanjang mereka mengikuti aturan perundang-undangan, kita tidak memberikan sanksi dalam hal karantina,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hasan Aminudin menegaskan, jahe segar impor tersebut melukai rakyat. “Karena yang dimusnahkan adalah makanan siap saji yang dibutuhkan bangsa ini di tengah pandemi. Secara kasat mata, orang awam menyaksikan ini bisa dimakan,” tegasnya.

Namun, masih kata Politisi Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini, dalam ketentuan aturan perundang-undangan jahe segar impor tersebut salah. Ia meminta pelaku usaha untuk mengekspor komoditas pertanian dari Jawa Timur dan Kementan, Dinas Pertanian serta pelaku usaha rumuskan upaya peningkatan produksi jahe.

“Apalagi ada Mou dengan seluruh bangsa se-Dunia, setiap barang yang masuk ada kesepakatan. Ini ada sebuah pelanggaran, siapa yang salah? Yang salah adalah semua. Kementan salah dalam hal ini, karena tidak melakukan pembinaan yang intern. Pengusaha juga salah, tidak belajar ketentuan peraturan perundang-undangan,” urainya. [tin/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar